KABAROPOSISI.NET|Blora – Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Banjarejo yang digelar Selasa (12/2/2026) menjadi momentum strategis untuk menggeser paradigma pembangunan yang selama ini didominasi infrastruktur. Dalam forum perencanaan partisipatif tersebut, Anggota DPRD Blora fraksi PKB Dapil V, Mochamad Muchklisin, secara tegas mendorong agar ekonomi kreatif menjadi prioritas utama. Menurutnya, pembangunan desa tidak boleh lagi sekadar membangun jalan dan gedung, tetapi harus mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat.
Muchklisin menyoroti kebiasaan pemerintahan desa yang kerap menumpukkan perencanaan pembangunan di akhir tahun anggaran. Pola tersebut, menurutnya, harus segera diubah karena tidak sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang mengedepankan perencanaan matang sejak awal. “Musrembang ini salah satunya untuk masalah ekonomi kreatif. Ini nanti bisa menambah PAD, membuka lapangan pekerjaan sendiri, dan tidak selalu tergantung pada perusahaan atau jadi PNS. Kita harus berbenah,” tegas wakil rakyat dari Dapil V tersebut. Ia mencontohkan, meskipun masih ada sejumlah ruas jalan menuju kabupaten yang belum tuntas, namun keseimbangan antara infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi harus mulai diperkuat.
Camat Banjarejo, Heksa, membenarkan bahwa usulan masyarakat yang masuk melalui aplikasi SIPDR memang masih didominasi sektor infrastruktur, yakni sebanyak 197 usulan, sementara sektor ekonomi hanya 37 usulan. Hal ini dinilai wajar karena memang sesuai dengan arah kebijakan LKPD 2027 yang menempatkan infrastruktur sebagai prioritas utama. Meski demikian, Heksa menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen mengakomodir pengembangan UMKM sebagai bagian dari ekonomi kreatif. “Tadi dari Pak DPRD juga meletakkan pentingnya peningkatan UMKM. Jadi kita support, ada di dana desa untuk pemberdayaan,” jelasnya.
Untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif, berbagai program strategis telah disiapkan. Heksa memaparkan bahwa di tingkat desa, tersedia anggaran pemberdayaan berupa pelatihan-pelatihan. Meskipun tahun ini mengalami efisiensi sehingga kuota pelatihan berkurang dari tiga kali menjadi satu kali, pihaknya tidak tinggal diam. “Kita juga akan menggandeng OPD teknis seperti Disperinaker dan Dinporabupar Selain itu, kita memberdayakan kelompok wanita, PKK, serta Dekranasda melalui pameran-pameran rutin setiap tahunnya,” tambah Heksa. Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu mendongkrak produk UMKM lokal agar semakin dikenal.
Di sela kegiatan Musrenbang, juga digelar pameran produk UMKM binaan sebagai bentuk penguatan ekonomi kreatif di Banjarejo. Produk-produk lokal seperti kuliner, kerajinan, dan fesyen dipamerkan kepada para peserta musrenbang, termasuk para camat dan perangkat daerah lainnya. Heksa menyampaikan bahwa ke depan pihaknya akan terus mendorong agar produk UMKM bisa masuk ke platform jobpdesk serta mendapatkan akses pemasaran yang lebih luas. “Ekonomi kreatif ini bukan cuma UMKM, tapi juga pariwisata. Kami ingin Banjarejo tidak hanya jadi daerah lintasan, tapi juga tujuan,” ujarnya penuh optimisme.
Dengan semangat perubahan yang digaungkan dalam Musrenbangcam ini, Banjarejo bertekad menjadikan ekonomi kreatif sebagai motor baru pertumbuhan ekonomi desa. Forum yang merupakan bagian dari proses transparansi dan kewajiban perencanaan ini diharapkan tidak berhenti sebagai seremonial tahunan, tetapi melahirkan program-program pro-rakyat yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, dan pelaku UMKM menjadi kunci utama agar masyarakat Banjarejo benar-benar mampu mandiri, membuka lapangan kerja sendiri, dan tak lagi bergantung pada sektor formal semata.(GaS)
