BANGKALAN | Kabaroposisi.net – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bangkalan hari ini Jum’at (13/2/26) menggelar peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Acara yang berlangsung di Teras Pena, Jalan Soekarno Hatta, Bangkalan, ini dihadiri oleh sejumlah insan pers dan perwakilan dari unsur pemerintah daerah, menandai komitmen bersama terhadap kebebasan dan peran pers.
Dalam sambutannya, Ketua PWI Bangkalan, Mahmud Ismail, menyoroti pentingnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai fondasi baru bagi kebebasan pers di Indonesia. Ia menyebut putusan tersebut sebagai “kado” yang memberikan jaminan hukum bagi para jurnalis dalam menjalankan tugas mereka tanpa rasa takut.
“Wartawan sudah tidak perlu takut melakukan peliputan, karena kita sudah dilindungi oleh putusan MK. Wartawan dalam melakukan peliputan tidak bisa dijerat pidana,” tegas Mahmud Ismail, memberikan semangat kepada para wartawan yang hadir. Penegasan ini menggarisbawahi perlunya jurnalis untuk percaya diri dalam menyajikan informasi kepada publik.
Mahmud juga menegaskan peran strategis wartawan sebagai pilar penting di ruang publik. Menurutnya, pers tidak hanya berfungsi sebagai pengawas sosial, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu mendorong perbaikan dan kemajuan di tengah masyarakat. PWI Bangkalan, imbuhnya, akan terus konsisten menjadi “mitra kritis” pemerintah.
“Posisi PWI Bangkalan saat ini masih tetap pada pendirian awal sejak kepengurusan dilantik, bahwa akan menjadi mitra kritis pemerintah,” ujarnya, menyoroti independensi pers dalam mengawal kebijakan dan kinerja pemerintah demi kepentingan publik yang lebih luas.
Di sisi lain, Rektor Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Prof. Safi’, turut memberikan pandangannya mengenai peran vital pers dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menekankan bahwa esensi jurnalisme terletak pada kejujuran dalam menyajikan fakta, tanpa memihak atau menyembunyikan kebenaran.
“Yang benar ditulis benar, yang salah ditulis salah. Di situlah wartawan menyajikan berita yang mendidik kepada publik,” kata Prof. Safi’, mengingatkan akan tanggung jawab moral pers dalam membentuk opini publik yang terinformasi dan cerdas.
Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, memberikan apresiasi tinggi terhadap kontribusi wartawan dalam membantu tugas pemerintah daerah. Ia mengakui bahwa informasi yang disajikan oleh media seringkali menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan verifikasi langsung di lapangan dan menindaklanjuti isu-isu yang ada.
“Informasi dari wartawan langsung kami cek ke bawah, lalu ditindaklanjuti kepada perangkat daerah terkait. Mudah-mudahan wartawan tetap menjadi mitra yang baik dan terus memberikan pemberitaan yang positif,” tutur Lukman Hakim, menunjukkan sinergi positif antara pemerintah dan pers.
Puncak peringatan HPN 2026 ditutup dengan prosesi pemotongan tumpeng, sebuah simbol peresmian sekretariat wartawan PWI Bangkalan yang diberi nama Teras Pena. Momen ini tidak hanya menjadi penanda formal, tetapi juga komitmen kuat PWI Bangkalan untuk memperkuat ruang kolaborasi serta menjaga kebebasan pers di wilayah tersebut. (Sul)
