KABAROPOSISI.NET|Blora – Ratusan warga yang tergabung dalam Front Blora Selatan menggelar audiensi terbuka di Gedung DPRD Kabupaten Blora, Kamis (21/5/2026). Aksi tersebut menjadi bentuk protes masyarakat terhadap dampak aktivitas proyek migas yang dinilai telah menimbulkan berbagai persoalan di wilayah selatan Kabupaten Blora.
Audiensi yang semula dijadwalkan berlangsung pukul 11.00 WIB baru dimulai sekitar satu jam kemudian. Ruang rapat utama DPRD Blora dipenuhi perwakilan warga, tokoh masyarakat, hingga anggota dewan yang bertindak sebagai mediator dalam dialog tersebut.
Dalam forum itu, massa membawa lima tuntutan utama kepada PT Pertamina dan pihak terkait. Tuntutan tersebut meliputi dampak sosial akibat aktivitas proyek migas, kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, transparansi penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR), pengaturan lalu lintas kendaraan berat proyek, hingga kepastian perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak.
Perwakilan massa juga membacakan manifesto yang menegaskan sikap penolakan terhadap pola pembangunan yang dianggap mengabaikan kepentingan masyarakat lokal.
“Pembangunan tanpa rakyat hanya melahirkan ketidakadilan. Kami menjadikan gedung dewan ini sebagai ruang perjuangan gagasan, bukan tempat rakyat dibungkam,” ujar salah satu perwakilan aksi dalam forum audiensi.
Meski berlangsung dalam suasana kondusif, jalannya audiensi diwarnai berbagai kesaksian warga terkait dampak proyek di lapangan. Sejumlah warga mengaku mengalami kerusakan rumah akibat getaran kendaraan berat, sementara akses jalan desa disebut semakin rusak dan berlumpur.
Seorang petani asal Kecamatan Randublatung mengungkapkan bahwa aktivitas kendaraan proyek setiap hari telah mengganggu saluran irigasi pertanian dan memperparah kondisi jalan penghubung desa.
“Setiap hari truk proyek melintas. Jalan rusak, saluran air sawah terganggu. Kami berharap ada tindakan nyata, bukan sekadar janji,” ungkapnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, anggota DPRD Blora yang memimpin jalannya dialog menyatakan pihaknya akan mengawal persoalan ini dan segera memanggil PT Pertamina untuk memberikan penjelasan resmi.
“Kami tidak ingin ada pembiaran terhadap persoalan yang dirasakan masyarakat Blora Selatan. DPRD akan memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan pihak Pertamina agar ada solusi konkret,” tegasnya.
Audiensi berakhir sekitar pukul 15.20 WIB tanpa insiden. Massa membubarkan diri secara tertib setelah DPRD menyepakati akan menjadwalkan pertemuan resmi antara Front Blora Selatan dan manajemen Pertamina dalam waktu satu pekan ke depan.(GaS)
