KABAROPOSISI.NET|Blora – Permasalahan yang dihadapi petani tebu Kabupaten Blora dan terhentinya operasional Pabrik Gula (PG) GMM yang kini dikelola BUMN Bulog menjadi perhatian dalam forum dengar pendapat bersama Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, Selasa (9/6/2026). Pertemuan tersebut menghadirkan anggota DPR RI Komisi XI Harris Turino, sejumlah anggota legislatif, serta perwakilan petani tebu yang menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Dalam forum itu, Harris Turino menyoroti kondisi sejumlah pabrik gula milik negara yang mengalami kemunduran, termasuk PG GMM di Blora. Ia mengingatkan bahwa beberapa tahun lalu pemerintah melalui holding perkebunan dan Sugar Co menjanjikan revitalisasi industri gula nasional untuk mewujudkan swasembada gula. Namun hingga kini banyak target yang belum terealisasi, sementara sejumlah pabrik gula justru menghadapi persoalan serius akibat kerusakan mesin dan rendahnya efisiensi produksi.
Menurut Harris, persoalan utama PG GMM saat ini adalah kerusakan fasilitas produksi yang membutuhkan biaya perbaikan sangat besar. Dalam kesempatan tersebut ia mengaku langsung berkomunikasi dengan jajaran Bulog untuk meminta penjelasan terkait kondisi pabrik dan peluang perbaikannya. Ia berharap berbagai pihak terkait dapat segera mengambil langkah konkret agar operasional pabrik dapat kembali berjalan dan mampu memberikan kepastian bagi petani tebu di Blora.
Selain mendorong percepatan perbaikan pabrik, Harris juga menegaskan bahwa kepentingan petani harus menjadi prioritas utama. Ia menyebutkan bahwa hasil panen tebu petani harus tetap terserap dengan harga yang layak, termasuk jika harus dikirim ke pabrik di luar daerah. Menurutnya, persoalan biaya distribusi tidak boleh menjadi beban petani karena yang terpenting adalah menjaga keberlangsungan usaha tani dan pendapatan masyarakat.
Sementara itu, perwakilan petani tebu Blora, Anton Sudibyo, menyampaikan bahwa kondisi yang dialami petani saat ini sudah sangat memprihatinkan. Ketidakpastian operasional pabrik membuat petani kesulitan memperoleh kepastian penjualan hasil panen. Dampak terbesar dirasakan oleh petani kecil yang hanya memiliki lahan beberapa petak dan sangat bergantung pada hasil tebu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
Anton menegaskan bahwa perjuangan yang dilakukan paguyuban petani tebu bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Menurutnya, gerakan yang dilakukan murni untuk membela petani akar rumput yang selama ini menjadi pihak paling rentan terdampak krisis industri gula. Ia mengapresiasi hadirnya anggota DPR RI dari berbagai komisi yang dinilai menunjukkan bahwa persoalan petani tebu Blora mulai mendapatkan perhatian di tingkat nasional.
Forum dengar pendapat tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk terus mengawal penyelesaian persoalan PG GMM dan nasib petani tebu Blora. Para petani berharap pemerintah, Bulog, dan pihak terkait segera mengambil keputusan strategis agar pabrik dapat kembali beroperasi, sementara DPR RI berjanji akan terus mengawal proses tersebut melalui fungsi pengawasan dan kemitraan dengan BUMN maupun kementerian terkait.(GaS)
