BANGKALAN | Kabaroposisi.net – Polemik dugaan penggelapan bantuan sosial (bansos) berupa beras dan minyak goreng di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, masih terus bergulir. Kepala Desa Pesanggrahan, Sudaryanto, membantah keras tudingan yang menyebut dirinya menggelapkan bantuan tersebut.
Di sisi lain, pendamping bansos Bulog Korcam Kwanyar, Hadiri, menyatakan pihaknya menemukan kekurangan 19 sak beras dan 112 botol minyak goreng saat melakukan pencocokan data distribusi. Temuan itu muncul setelah pendistribusian tahap pertama selesai dilaksanakan.
Sudaryanto menjelaskan bahwa penyaluran bantuan pangan selama ini memang selalu dipusatkan di balai desa. Namun, kondisi lapangan saat bantuan terbaru tiba tidak memungkinkan prosedur tersebut dijalankan.
Menurutnya, saat truk pengangkut bantuan dari Bulog datang, kunci balai desa belum ditemukan. Selain itu, ukuran kendaraan pengangkut yang besar membuat truk tidak dapat memasuki halaman balai desa.
Akibat kondisi itu, bantuan sementara diturunkan di rumah salah satu aparat desa sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Langkah tersebut, kata dia, murni karena faktor teknis di lapangan.
“Sejak dulu bantuan sosial memang selalu diturunkan di balai desa. Waktu itu kunci balai desa belum ketemu, sementara beras sudah datang. Kendaraan Bulog juga tidak bisa masuk ke balai desa karena ukurannya terlalu besar. Jadi bukan karena ada niat menyembunyikan atau menggelapkan bantuan,” tegas Sudaryanto kepada wartawan, Senin (6/7/2026).
Ia juga membantah tudingan adanya penggelapan bantuan beras maupun minyak goreng yang belakangan menjadi perbincangan masyarakat. Sudaryanto menyebut tudingan itu tidak berdasar.
Terkait informasi adanya sisa sekitar 140 sak beras, Sudaryanto mengaku tidak mengetahui secara pasti proses pendistribusiannya. Ia mengaku baru memperoleh penjelasan setelah meminta klarifikasi kepada pendamping program.
“Saya membantah keras tudingan penggelapan bantuan beras maupun minyak. Soal sisa sekitar 140 sak beras itu saya juga tidak mengetahui. Setelah saya tanyakan kepada pihak pendamping, saya mendapat penjelasan bahwa beras tersebut sudah dibagikan kepada penerima manfaat, bahkan tanpa sepengetahuan saya sebagai kepala desa,” ujarnya.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme distribusi bantuan di tingkat desa. Jika benar penyaluran dilakukan tanpa sepengetahuan kepala desa, muncul dugaan lemahnya koordinasi antarpihak yang terlibat dalam pendistribusian bansos.
Sudaryanto menegaskan siap memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum apabila diperlukan. Ia berharap persoalan tersebut dapat diungkap secara terang agar tidak menimbulkan informasi simpang siur.
“Silakan jika memang perlu dilakukan pemeriksaan. Saya siap memberikan keterangan sesuai fakta yang saya ketahui. Yang saya inginkan persoalan ini terang benderang sehingga masyarakat tidak lagi menerima informasi yang simpang siur,” katanya.
Sudaryanto juga menanggapi pernyataan pendamping bansos terkait dugaan kekurangan 19 sak beras. Ia mengakui memang ada permintaan dari anaknya untuk mengambil sebagian bantuan, namun jumlahnya jauh berbeda dari yang disebutkan pendamping.
“Memang benar anak saya meminta lima sak beras dan lima botol minyak goreng. Tetapi kalau disebut kekurangannya sampai 19 sak beras, saya tidak tahu dasar perhitungannya,” ungkapnya.
Sementara itu, pendamping bansos Bulog Korcam Kwanyar, Hadiri, memberikan penjelasan mengenai temuan kekurangan bantuan tersebut. Menurutnya, pihak pendamping baru mengetahui adanya selisih setelah pendistribusian tahap pertama selesai dan dilakukan pencocokan data.
“Kami hitung dan kami sinkronkan datanya, ternyata terdapat kekurangan sebanyak 19 sak beras dan 112 botol minyak goreng,” jelas Hadiri.
Hadiri mengaku informasi mengenai dugaan pengambilan bantuan itu diperoleh dari keterangan salah satu aparat desa bernama Amin. Amin disebut menyebut dua anak kepala desa yang mengambil bansos beras tersebut.
“Justru kami tahunya dari pernyataan Pak Amin, salah satu apel Desa Pesanggrahan. Kata Pak Amin, dua anak kepala desa yang mengambil bansos beras itu. Tetapi berapa jumlah yang diambil kami tidak tahu. Yang jelas hasil perhitungan kami, beras berkurang 19 sak, sedangkan minyak goreng berkurang 112 botol,” katanya.
Perbedaan keterangan antara kepala desa dan pendamping bansos tersebut kini menjadi sorotan. Di satu sisi, kepala desa membantah adanya penggelapan dan mengaku tidak mengetahui proses distribusi sebagian bantuan.
Di sisi lain, pendamping mencatat adanya selisih distribusi berdasarkan hasil sinkronisasi data serta informasi dari aparat desa. Kasus ini diharapkan dapat diusut secara transparan oleh pihak berwenang agar penyebab kekurangan bantuan dapat dipastikan dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
