KABAROPOSISI.NET|Semarang – Berbagai persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun kembali disuarakan masyarakat dalam audiensi antara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dengan perwakilan elemen masyarakat yang tergabung dalam Jateng Guyub di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (20/7/2026). Mulai dari konflik tambang, sengketa agraria, persoalan buruh, kerusakan infrastruktur, hingga nasib petani tebu di Blora menjadi tuntutan utama agar pemerintah segera menghadirkan solusi nyata.
Perwakilan warga dari Rembang, Pati, Blora, Wonogiri, Grobogan, Salatiga, Kota Semarang, serta perwakilan buruh menyampaikan bahwa banyak persoalan yang mereka hadapi bukanlah masalah baru. Sebagian bahkan telah berlangsung lebih dari satu dekade dan hingga kini belum memperoleh penyelesaian yang memuaskan.
Perwakilan masyarakat Rembang, Joko Priyanto, menegaskan bahwa pemerintahan saat ini memang mewarisi berbagai konflik dari periode sebelumnya. Namun, menurutnya, masyarakat berharap pemerintah tidak berhenti pada proses mendengar aspirasi, melainkan mengambil langkah konkret untuk menyelesaikannya.
“Persoalan ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Kami berharap pemerintah benar-benar hadir memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, warga Rembang kembali menyoroti persoalan tambang dan pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng serta maraknya aktivitas pertambangan yang dinilai berdampak terhadap lingkungan. Selain itu, berbagai persoalan lain seperti konflik agraria, ketenagakerjaan, pendidikan, penguatan UMKM, hingga stabilitas harga kebutuhan pokok juga turut disampaikan.
Dari Kabupaten Blora, perhatian tertuju pada berhentinya operasional Pabrik Gula Gendhis Multi Manis (PG GMM). Kondisi tersebut dinilai telah menimbulkan kerugian bagi petani tebu karena hasil panen harus dikirim ke luar daerah dengan biaya angkut yang lebih tinggi sehingga mengurangi pendapatan mereka. Sementara itu, perwakilan buruh menyampaikan dugaan pelanggaran hak pekerja, mulai dari pembayaran upah di bawah ketentuan hingga dugaan penghambatan pembentukan serikat pekerja.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka ruang dialog bagi seluruh elemen masyarakat. Ia menegaskan setiap persoalan akan dipetakan sesuai kewenangan masing-masing, baik yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi maupun yang memerlukan koordinasi dengan pemerintah pusat serta pemerintah kabupaten/kota.
Terkait persoalan petani tebu di Blora, Luthfi mengungkapkan telah berkomunikasi dengan Menteri Pertanian untuk membahas langkah penyelesaian atas berhentinya operasional PG GMM. Sementara untuk infrastruktur, ia memastikan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menjadi prioritas penanganan.
Meski demikian, masyarakat berharap hasil audiensi tidak berhenti sebagai forum penyampaian aspirasi semata. Warga menantikan adanya langkah nyata, kepastian kebijakan, serta penyelesaian yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang selama ini terdampak berbagai persoalan tersebut.(GaS)
