KABAROPOSISI.NET|Blora — Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Blora dari Fraksi PKB, H. Mochamad Muchklisin, mendorong agar penyelesaian persoalan terkait eksplorasi sumber daya alam, khususnya sektor minyak dan gas (migas), dilakukan secara menyeluruh dan tidak bersifat parsial. Menurutnya, seluruh proses harus mengedepankan transparansi serta melibatkan masyarakat melalui komunikasi yang terbuka.
Hal tersebut disampaikan Muchklisin saat mengikuti audiensi antara DPRD, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait. Ia menilai berbagai aspirasi yang telah disampaikan masyarakat perlu ditindaklanjuti dengan langkah konkret.
“Saya mencoba mengubah cara pandangnya agar penyelesaian persoalan ini tidak parsial atau setengah-setengah. Apa yang menjadi tuntutan masyarakat sudah disampaikan, sekarang yang dibutuhkan adalah keterbukaan dari semua pihak,” ujarnya. Kamis (20/08/2026)
Menurut Muchklisin, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh mengenai kegiatan eksplorasi yang sedang maupun akan dilakukan di Kabupaten Blora. Karena itu, ia meminta pihak terkait segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga target yang akan dicapai.
“Yang sudah dilakukan, yang sedang berjalan, dan yang akan dilaksanakan ke depan harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat memiliki informasi yang utuh dan tidak muncul berbagai persepsi yang berbeda,” katanya.
Ia menjelaskan, DPRD pada dasarnya mendukung upaya pengelolaan potensi sumber daya alam selama memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, eksplorasi kekayaan alam harus mampu meningkatkan kesejahteraan warga, memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM), membuka peluang ekonomi, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blora.
“Kita ingin mengeksplorasi kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Blora, tetapi orientasinya harus jelas, yakni sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Kalau memang ada manfaat berupa peningkatan PAD, lapangan kerja, maupun pengembangan SDM, semuanya harus dijelaskan secara terbuka,” tegasnya.
Muchklisin menambahkan, DPRD tidak ingin persoalan ini hanya dipandang dari sisi hukum atau administratif semata. Yang lebih penting adalah membangun solusi bersama melalui dialog yang konstruktif sehingga seluruh pihak memperoleh kepastian dan masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari keberadaan kegiatan eksplorasi tersebut.
Ia pun berharap pemerintah daerah dapat menjadi jembatan komunikasi antara perusahaan dan masyarakat agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui musyawarah, transparansi, dan semangat mencari jalan tengah.
“Kita mencari solusi bersama, bukan mempertentangkan. Yang terpenting, keberadaan eksplorasi sumber daya alam di Blora harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (GaS)
