KABAROPOSISI.NET|Blora — Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan dan Anak (MPPA) menegaskan bahwa persoalan utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan semata-mata soal ada atau tidaknya program, tetapi bagaimana program tersebut dilaksanakan tanpa mengganggu hak anak untuk mendapatkan proses belajar mengajar yang tenang dan efektif.
MPPA menyampaikan sikap yang lebih solutif. Jika Program MBG tetap dilanjutkan, pelaksanaannya harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengambil atau mengganggu jam pelajaran anak.
“Kami tidak ingin program untuk anak justru mengganggu pendidikan anak. MBG boleh berjalan, tetapi jangan mengorbankan proses belajar mengajar.”
Menurut MPPA, terdapat sejumlah alternatif yang dapat dipertimbangkan pemerintah agar program pemenuhan gizi tetap berjalan tanpa menjadikan sekolah sebagai pusat aktivitas distribusi yang berpotensi mengganggu kegiatan pendidikan.
Opsi Pertama: MBG Disalurkan Melalui Kantin Sekolah
MPPA mengusulkan agar distribusi MBG dilakukan melalui kantin sekolah pada waktu istirahat.
Dengan mekanisme tersebut, anak tetap mendapatkan makanan bergizi tanpa harus menghentikan proses pembelajaran.
Saat jam pelajaran berlangsung, sekolah tetap fokus pada kegiatan belajar mengajar. Ketika waktu istirahat tiba, siswa dapat menerima makanan melalui mekanisme yang telah diatur sekolah.
Konsepnya sederhana: jam belajar untuk belajar, jam istirahat untuk makan.
MPPA menilai pola tersebut dapat mengurangi potensi terganggunya pembelajaran akibat aktivitas distribusi makanan di lingkungan sekolah.
Opsi Kedua: Distribusi Melalui Desa, Kelurahan atau RT
Alternatif lainnya, MPPA menawarkan agar pelaksanaan MBG tidak harus berpusat di sekolah.
Program dapat dikoordinasikan melalui desa, kelurahan atau RT/RW, dengan terlebih dahulu melakukan pendataan anak sekolah yang menjadi penerima manfaat.
Dengan sistem berbasis wilayah tersebut, makanan dapat dikelola dan disalurkan melalui lingkungan tempat tinggal anak sehingga tidak mengambil waktu belajar di sekolah.
Pendataan penerima dapat dilakukan secara terstruktur berdasarkan data anak sekolah di masing-masing wilayah.
“Kalau program tetap harus berjalan, mari cari pola yang tidak mengorbankan pendidikan. Desa, kelurahan, RT dan masyarakat bisa dilibatkan untuk memastikan anak tetap mendapatkan hak gizinya tanpa mengganggu jam sekolah,” tegas Agus ketua koordinator MPPA
MPPA: Jangan Pertentangkan Gizi dengan Pendidikan
MPPA menekankan bahwa pemenuhan gizi dan pendidikan bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya sama-sama penting bagi masa depan anak.
Yang harus dicari adalah sistem pelaksanaan yang tepat sehingga program pemenuhan gizi tidak mengurangi kualitas proses belajar mengajar.
MPPA juga meminta agar orang tua dan masyarakat dilibatkan dalam pembahasan teknis pelaksanaan program.
Usulan MPPA
Jika MBG tetap berjalan:
1. Jangan ganggu jam pelajaran. Kegiatan belajar mengajar harus tetap menjadi prioritas utama sekolah.
2. Salurkan MBG melalui kantin saat jam istirahat. Distribusi dilakukan tanpa menghentikan kegiatan pembelajaran.
3. Alternatif distribusi melalui desa/kelurahan/RT. Pendataan anak sekolah dilakukan berdasarkan wilayah tempat tinggal.
4. Libatkan orang tua dan masyarakat. Pengawasan program harus dilakukan secara transparan dan partisipatif.
5. Pastikan keamanan dan kualitas makanan. Makanan yang diberikan kepada anak harus memenuhi standar keamanan dan gizi.
“JANGAN SAMPAI PROGRAM UNTUK ANAK MENGGANGGU MASA DEPAN ANAK.”
MPPA menyatakan bahwa kritik yang disampaikan bukan sekadar penolakan, tetapi juga upaya menawarkan jalan keluar.
Sebab, menurut MPPA, pemerintah tidak cukup hanya menjalankan program. Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang menyentuh anak tidak mengorbankan hak anak atas pendidikan yang aman, tenang, dan berkualitas.
“Anak membutuhkan gizi yang baik. Tetapi anak juga membutuhkan pendidikan yang baik. Jangan korbankan salah satunya.”
MPPA mendorong pemerintah membuka ruang dialog untuk membahas pola pelaksanaan MBG yang lebih efektif, aman, transparan, dan tidak mengganggu proses belajar mengajar. (GaS)
