BANGKALAN | Kabaroposisi.net – Wakil Ketua Umum NPI (Nasional Patriot Indonesia)Taufik Nurhidayat, Prof. Yusril memiliki representasi Politik Islam dan dikenal sangat dekat dengan kalangan Pekerja Honorer yang jumlahnya jutaan pernah dibela, Juga dikenal dekat dengan Kalangan NU karena pernah mundur dari pencalonan Presiden demi Gus Dur bisa jadi Presiden.
Reformasi Tata Negara, menjadi pilihan saat ini untuk membangun kepastian dan itu juga memerlukan sosok Prof. Yusril Ihza Mahendra
Sebagai Tokoh Senior, Prof. Yusril Ihza Mahendra juga dikenal memiliki kedekatan dengan semua Elite Politik Partai. Dengan Golkar, Ketua Dewan Kehormatannya Aburizal Bakrie pernah dibela kala Munas, dengan PDIP, Yusril dan Megawati juga dekat dan dikenal mudah bertemu, dengan Tokoh-Tokoh Partai Non Parlemen, Prof. Yusril adalah tempat bertanya untuk perjuanhan Partai-Partai Non Parlemen selanjutnya.
Tentu berbagai hal tersebut menunjukkan Prof. Yusril amat representatif untuk kursi Wapres RI
Arsitek di Belakang Layar, Mengincar Panggung Utama: Menimbang Langkah Yusril Menuju 2029
Di lorong-lorong kekuasaan, namanya kerap hadir tepat di titik-titik krusial saat sejarah berganti arah. Kini, dari balik jubah pakar hukum tata negara, Nasional Patriot Indonesia (NPI) menyodorkannya ke gelanggang pemenang.
Di lorong-lorong kekuasaan Republik ini, nama-nama datang dan pergi bersama musim politik. Namun, Prof. Yusril Ihza Mahendra tampaknya memilih peran yang berbeda: ia kerap hadir tepat di titik-titik krusial saat sejarah berganti arah.
Setidaknya, itulah pembacaan yang disuarakan oleh Wakil Direktur NPI (Nasional Patriot Indonesia) Taufik Nurhidayat. Dalam pernyataannya, Taufik melontarkan pujian atas kiprah dan dedikasi pakar hukum tata negara tersebut dalam mengawal berbagai dinamika kebangsaan—sebuah rentang panjang yang membentang sejak kejatuhan Orde Baru hingga polemik seputar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Prof. Yusril bisa dibilang tokoh yang selalu berada di sekitar momen bersejarah pergantian kekuasaan,” ujar Taufik.
Catatan kaki perjalanan politik Yusril memang panjang dan berlapis. Pada Mei 1998, ketika gelombang reformasi mendesak Presiden Soeharto lengser, Yusril berada di lingkar dalam Istana. Dialah salah satu perumus naskah pidato pengunduran diri sang penguasa Orde Baru itu.
Setahun berselang, saat laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat, Yusril kembali hadir di panggung yang sama. Pada Sidang Umum MPR 1999, ia bahkan sempat maju sebagai salah satu dari tiga kandidat presiden sebelum akhirnya menarik diri dan membuka jalan bagi terpilihnya Abdurrahman Wahid.
Di era Gus Dur, posisi Yusril tak bergeser dari pusat pusaran. Ia ada ketika Gus Dur naik ke kursi kepresidenan, turut menyaksikan ketegangan saat dekrit presiden dikeluarkan, hingga berada di dinamika pemakzulan yang berujung pada naiknya Megawati Soekarnoputri.
Pola serupa berulang pada era-era berikutnya. Ketika Susilo Bambang Yudhoyono memimpin pemerintahan, Yusril masuk dalam kabinet. Lalu, pada kontestasi Pemilihan Presiden 2019 yang membelah publik, ia berdiri di barisan depan sebagai tim hukum pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, hingga berlanjut ke kubu Prabowo-Gibran dalam sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.
Kini, di tengah riuh rendah dinamika politik terbaru termasuk isu seputar posisi Gibran dan polemik keabsahan ijazahnyanama Yusril kembali disebut-sebut. Taufik menyoroti peran Yusril dalam memberikan pandangan hukum terkait polemik tersebut agar tidak berlarut-larut.
“Prof. Yusril juga yang memberi saran ke Gibran soal ijazah, bahwa dinamika hukumnya cukup sampai di Mahkamah Agung,” tegas Taufik.
Bagi Taufik, konsistensi Yusril berada di titik-titik penentu ketatanegaraan sejak 1998 hingga hari ini bukan sekadar kebetulan politik, melainkan cerminan kapasitasnya sebagai “orang sakti” di panggung hukum dan kekuasaan Indonesia.
Menimbang Representasi dari Wakil Islam hingga Jembatan Elite
Tak sekadar juru runding hukum atau perumus naskah sejarah, NPI melihat figur Yusril membawa dimensi representasi yang lebih luas. Taufik menuturkan bahwa Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu merupakan representasi politik Islam yang mengakar, sekaligus figur yang memiliki kedekatan historis dengan kalangan Nahdlatul Ulama (NU) terbukti dari sikap legowo-nya mundur dari pencalonan presiden demi memuluskan langkah Gus Dur pada masa lalu.
Di luar itu, rekam jejak sosialnya mencatat kedekatan khusus dengan jutaan pekerja honorer yang pernah ia bela nasibnya. Reformasi tata negara, bagi NPI menjadi kebutuhan mendesak saat ini untuk membangun kepastian hukum, dan proses itu dinilai memerlukan figur berkapasitas seperti Yusril.
Sebagai seorang tokoh senior, jejaring politik Yusril juga terbentang luas ke berbagai arah. Di lingkaran partai beringin, ia tercatat pernah membela mantan Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Aburizal Bakrie, kala menghadapi Munas. Di kancah PDI Perjuangan, hubungannya dengan Megawati Soekarnoputri dikenal cair dan mudah terbangun. Sementara bagi partai-partai non-parlemen, Yusril kerap menjadi tempat bertukar pikiran dan merajut strategi perjuangan.
Rekam jejak, jejaring lintas faksi, dan kapasitas negarawan inilah yang membuat Nasional Patriot Indonesia (NPI) mantap mendorong sang profesor melangkah lebih jauh. Di tengah pencarian format kepemimpinan nasional yang stabil, poros kekuasaan kini mulai melirik: apakah sudah saatnya sang arsitek di balik layar naik ke panggung utama sebagai wakil presiden? Waktu yang akan menjawab. Selasa 17 November 2026. (Sul)






