KABAROPOSISI.NET|Tulungagung – Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tulungagung, Chandra Gupta Mauria, SH.MH., secara resmi membuka kegiatan sosialisasi pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi Kepala Desa/Kelurahan dan Paralegal Desa/Kelurahan Tahun 2026. Kegiatan ini digelar sebagai upaya memperkuat akses masyarakat terhadap layanan hukum di tingkat Desa dan Kelurahan.
Dalam sambutannya, Chandra Gupta menekankan bahwa penyelenggaraan Posbakum di tingkat Desa dan Kelurahan merupakan langkah strategis untuk mendekatkan akses pelayanan hukum kepada masyarakat. Ia menjelaskan bahwa permasalahan hukum sering muncul di tengah kehidupan masyarakat, mulai dari persoalan lingkungan, pertanahan, hubungan sosial kemasyarakatan, hingga berbagai masalah hukum lainnya.
“Tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang memadai mengenai hukum, prosedur penyelesaian permasalahan hukum, maupun tempat untuk memperoleh layanan konsultasi hukum. Keterbatasan informasi, jarak, serta kemampuan ekonomi sering menjadi kendala,” ujar Chandra Gupta.
Menurutnya, keberadaan konsultasi hukum di Desa dan Kelurahan diharapkan menjadi pintu pertama bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan layanan hukum yang lebih mudah dijangkau. Dalam konteks ini, Kepala Desa/Lurah dan Paralegal Desa/Kelurahan memiliki peran sangat penting. Kepala Desa sebagai unsur pemerintahan yang paling dekat dengan warga diharapkan memahami kondisi sosial masyarakatnya, sementara Paralegal Desa/Kelurahan diharapkan mampu memberikan dukungan informasi hukum, mengidentifikasi permasalahan, serta memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh layanan yang dibutuhkan.
Chandra Gupta juga mengingatkan batas kewenangan yang harus dijaga. “Kehadiran Posbankum bukan berarti Kepala Desa, Lurah, atau Paralegal bertindak layaknya advokat atau mengambil alih peran lembaga yang berwenang. Apabila ada permasalahan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, harus dirujuk kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan,” tegasnya.
Ia berharap melalui kegiatan ini, penyelenggaraan konsultasi hukum di Desa dan Kelurahan tidak hanya sekadar menjadi tempat atau sarana, melainkan benar-benar mampu memberikan pelayanan yang konstruktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Chandra Gupta juga meminta agar materi yang disampaikan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh peserta, khususnya terkait teknis dan penerapan standar pelayanan Posbakum.
Chandra Gupta kemudian secara resmi menyatakan kegiatan sosialisasi pelayanan Posbakum bagi Kepala Desa/Lurah dan Paralegal Desa/Kelurahan Tahun 2026 dibuka dan dimulai. (Hanik)
