Kabaroposisi.net (Banyuwangi).
Di lapangan taman Blambangan Banyuwangi Jumat 10/01/2020 berlangsung Apel Bersama Siaga Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020. Hadir pada acara tersebut Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Arman Asmara, Dandim 0825 Banyuwangi Letkol Inf Yuli Eko Purwanto, S.I.P, Danlanal Banyuwangi Lantamal V, Koarmada II Letkol Laut (P) Yulius Azz Zaenal, S.H., M.Tr.Hanla., M.M, Sekretaris Daerah Mujiono, Kepala Bidang kedaruratan dan logistik BPBD Banyuwangi Eka Muharam.
Peserta upacara antara lain dari unsur TNI 1 SST, POLRI 1 SST, Unsur Forkopimda, Forkopimka, Unsur PMI 1 SST, Petugas pemadam 1 SST, BPBD 1 SST, Dinas PU pengairan 1 SST, Bagana GP ansor 1 SST, Senkom 1 SST, RAFI 1 SST, ORARI 1 SST, Dinas DLH 1 SST, BASARNAS 1 SST, UNTAG 1 SST, LINMAS 1 SST, PDAM 1 SST, PERTAMINA 1 SST, PRAMUKA 1 SST, dan SATPOL PP 1 SST. beserta unsur Masyarakat.
Pada kesempatan tersebut Kepala Bidang kedaruratan dan logistik BPBD Banyuwangi Eka Muharam saat dikonfirmasi media memberikan keterangan secara detail. Inilah yang disampaikan Eka Muharam kepada awak media terkait Apel Bersama tersebut.
“Melihat kondisi secara umum Indonesia, bahwa sekarang ini seluruh Indonesia sudah memasuki musim penghujan. Dengan banyaknya kejadian di beberapa tempat itu menjadi dasar bagi kita untuk meningkatkan upaya – upaya kesiapsiagaan. Nah pada kenyataannya yang sering pertama melakukan upaya – upaya penanganan itu kan dari TNI. Sehingga TNI diperintahkan oleh Panglima TNI untuk seluruh Indonesia untuk melakukan apel persiapan. Nah tentunya kan untuk kesiapan ini tidak hanya pengerahan TNI saja, tetapi bagaimana TNI melkaukan koordinasi melakukan komunikasi dengan pihak – pihak lain yang terkait di dalam penanggulangan bencana. Ini dasar komitmen dari pihak TNI untuk menunjukkan kesiapan dari TNI dalam mendukung Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab penyelenggara di dalam penanggulangan bencana”, jelasnya.
Ketika ditanya wilayah – wilayah mana saja di Banyuwangi yang rawan atau berpotensi terjadinya bencana digebernya.
“Titik rawan bencana untuk di Banyuwangi tim BPBD sudah mengidentifikasi ada 10 Kecamatan yang rawan banjir, ada 13 Kecamatan yang rawan longsor dan hampir di seluruh Kecamatan di Banyuwangi ini rawan cuaca ekstrim antara lain angin kencang, puting beliung, petir itu semua jenis bencana. Jadi intinya bahwa Kabupaten Banyuwangi ini terkait dengan datangnya musim hujan tentunya ada peningkatan eskalasi potensi ancaman bencana yang harus diwaspadai dan Pemerintah perlu melakukan upaya – upaya kesiapsiagaan”, gebernya.
Lanjut oleh Eka Muharam disebutkan ke 10 Kecamatan yang rawan banjir antara lain Wongsorejo, Kalipuro, Kota, Kabat, Rogojampi, Blimbingsari, Muncar, Purwoharjo, Siliragung, Pesanggaran, dan Singojuruh. Dan 13 Kecamatan rawan longsor itu biasanya pada wialayah – wilayah yang ada di pegunungan. Seperti Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Glagah, Licin, Kabat, Songgon, Sempu, Glenmore, Kalibaru, Bangurejo, Siliragung, Pesanggaran. Yang paling rawan longsor di Banyuwangi itu di bukit Sumberdadi Desa Kandangan karena di Sumberdadi sudah ada patahan – patahan tanah karena proses alamiah.
Ketika ditanyak penyebab terjadinya banjir dijelaskan, bahwa secara teoritis penyebab terjadinya banjir faktor pertama karena curah hujan dengan intensitas yang tinggi dan durasi yang lama. Kemudian juga ada faktor lain yang memicu terjadinya banjir misalkan faktor di hulu sungai apakah kesmen areanya itu masih memadai, masih lengkap, masih bagus, atau sudan rusak. Kebanyakan di Banyuwangi ini banyak kesmen area yang sudah ada perubahan tata guna. Mestinya menjadi kesmen area resapan atau tempat parkirnya air berubah menjadi tata guna lahan.
Berikut dijelaskan bahwa tata guna lahan itu bisa terjadi memang secara terencana dan tidak direncanakan seperti misalkan kebakaran hutan dan lahan kemarin. Itu ada 1000 hektar lahan kesmen area yang terbakar dan itu tentu akan berpengaruh pada potensi ancaman banjir yang sungai – sungainya berhulu di pegunungan Ijen dsb. Ini menjadi perhatian yang serius terkait dengan potensi ancaman bencana.
Terkait anggaran penanggulangan bencana dijelaskan tidak seluruhnya ada di BPBD itu juga ada di instansi – instansi lain yang apabila sewaktu – waktu diperlukan bisa digunakan untuk mendukung penanggulangan bencana. Memang di BPBD sendiri belum menjadi prioritas, tetapi meski belum menjadi prioritas tetap berupaya maksimal. Sebenarnya ada dana rutin dari BPBD sekitar 3 milyar. Kemudian ada dana tanggap darurat tapi ada di rekening BPKAD senilai 5 milyar kalau ada kondisi darurat kemudian Bupati mengeluarkan SK Tanggap Darurat dana 5 milyar bisa dicairkan. (ktb/rh35).
