Kabaroposisi.net (Banyuwangi)
Hearing terkait kontroversi Pulau Tabuhan Rabu 15/01/2020 di DPRD Kabupaten Banyuwangi berlangsung sedikit menegang. Tarik ulur saling mempertahankan kebenaran argumen antara pihak dari Forum Pedulli Banyuwangi (FPB) dan Lsm yang tergabung, dengan pihak Eksekutif belum menemui titik temu.
Hearing berakhir dengan adanya permintaan tegas dari pihak Forum Peduli Banyuwangi (FPB) pembatalan perjanjian (MOU) antara pihak Eksekutif dengan investor asing (PARAGON) dengan alasan belaum ada kajian yang jelas.
Terkait hal tersebut Michael Edy Hariyanto, SH Wakil Pimpinan DPRD Banyuwangi yang bertindak selaku Pimpinan sidang Hearing bersama lintas Komisi. Ketika dikonfirmasi kepada awak media menyampaikan,
“Forum peduli Banyuwangi datang ke DPRD Hearing untuk menyampaikan aspirasi tentang Pulau Tabuhan. Dan mereka meminta supaya perjanjian sewa ditunda, dibatalkan sementara sampai ada kajian yang lebih baik. Dan mereka juga meminta Pulau Tabuhan untuk tidak disewakan ke pihak asing dan dikelola oleh Pemda sendiri. Serta meminta dikembangkan untuk Ekosistem kelautan”, kata Michael.
Lanjutnya, “Kami sabagai pimpinan DPR dan anggota DPR dari lintas Komisi, akan adakan rapat tersendiri untuk disampaikan ke lembaga Eksekutif apa yang menjadi harapan atau aspirasi dari Forum Peduli Banyuwangi tadi”..
Michael mengaku bahwa hasil hearing ini selanjutnya disampaikan kepada Ketua DPRD Banyuwangi. Michael atas nama DPRD menyampaikan ucapan terimakasih kepada Forum Peduli Banyuwangi yang telah menyampaikan aspirasinya dengan cara yang terhormat melaliu sidang Hearing. Berikut Michael sedikit menyapikan pendapatnya bahwa memang harus benar – benar hati – hati ketika ada investasi. Katanya harus jelas apakah investasi ini benar – benar untuk kepentingan Rakyat.
“Bahkan banyak yang mereka (FPB) ungkapkan, banyak investasi – investasi yang pada mula katanya untuk kepentingan Rakyat dan kenyataanya nol katanya. Ya mudah mudahan investasi di Pulau Tabuhan itu, jika dijalankan benar – benar untuk memikirkan kesejahteraan Rakyat, PAD nya jelas dan hasilnya untuk pembangunan masyarakat Banyuwangi”, pungkas Michael Edy Hariyanto, SH. (rh35/ktb).
