Kabaroposisi.net (Banyuwangi)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi, Jumat 16/01/2020 gelar rapat koordinasi dengan Pengusaha Pupuk. Rapat penting tersebut dilaksanakan di ruang rapat Komisi I DPRD Banyuwangi.
Forum rapat diantaranya Ketua DPRD Banyuwangi (Made Cahyana Nagara), Wakil Ketua DPRD Banyuwangi (Michael Edy Hariyanto.SH.), Kepala Dinas Pertanian ( Arip Setiawan), Kabid Ketahanan Pangan (Ilham), Kabid Hultikultura dan Perkebunan (Mohamad Khoiri), perwakilan dari Petro kimia, Pupuk Kaltim, Kejaksaan, Kepolisian, Distributor pupuk, Dinas Koperasi, dan para undangan lainya.
Rapat dipimpin oleh Michael Edy Hariyanto.SH Wakil Pimpinan DPRD Banyuwangi yang mana diawali dengan menyampaikan. Bahwa rapat dalam rangka mencari solusi terkait kelanggkaan pupuk. Permasalahan akan muncul ketika pupuk sudah mengalami kekurangan atau kelangkaan.
“Sekarang alokasi pupuk di Banyuwangi di potong dan mengalami penurunan draktis dibanding sebelumnya. Namun kenapa di Banyuwangi ini kok Dinas dan pengawas pupuk tenang tenang saja”, mukadimahnya kepada forum.
Lanjut diurai oleh Michael bahwa alokasi pupuk yang diberikan selama ini sebanyak 60.000 ton khusus untuk Pupuk Urea. Sekarang terpangkas hanya 31.000 ton. Jadi pada acara diskusi ini adalah mencari solusi sebelum terjadi persoaalan kelanggkaan pupuk. Dengan harapan di saat nanti musim hujan dan petani mulai musim tanam jangan sampai petani ada keributan atau demo karena kekurangan pupuk.
Menanggapi hal tersebut, Mohamad Khoiri Kabid Holticultura dan Perkebunan, membenarkan bahwa kuota pupuk di tahun 2020 berkurang draktis. Yang sebelumnya 60 000 ton sekarang 31.000 ton. Kalau masih tetap tidak ada penambahan maka akan terjadi permasalahan kekurangan pupuk di lapangan. Jelasnya, bahwa Dinas Pertanian setiap tahun mengajukan kebutuhan pupuk sesuai dengan RDKK bahkan lebih. Kemudian solosinya menurut Khoiri sesuai arahan Dirjen terkait kebutuhan pupuk ini disarankan untuk ditambah dengan pupuk Organik. Yang dipertegas dengan adanya rekomendasi dan hasil kajian UNEJ dan Balai Pengkajian Tehnik Pertanian (BPTP).
Berikut Michael menyela sebentar, dikatakannya bahwa berbagai upaya diminta ke Dinas bahkan ke Gubernur. Namun tetap kuota pupuk di Banyuwangi di setujui hanya 31.000 ton.
“Saya mohon Dinas maupun pengawas (PPL) menyampaikan dan menjelaskan kepada petani agar tidak jadi keributan di petani. Oleh karena itu mari bersama sama Dinas, Pengawas/PPL, Kepolisian dan Kejaksaan ketika ada mencuat dilapangan kita atasi bersama sama. Yang penting bagaimana solusinya bagaimana pendapatan petani tidak hancur”, selanya.
Sementara Kadis Pertanian Arip Setiawan pada kesempatan tersebut mengaku awalnya kaget berkurangnya itu tidak hanya 10 sampai 20 %. Lanjut Kadis Arif urai jumlah petani yang sudah menerima pupuk yaitu sebanyak 90.000 petani. Sementara ada sekitar 178.000 petani yang belum terdaftar. Digeber juga terkait ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Nagara pada kesempatan tersebut meresponnya dengan menyampaikan.
“Hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mencari solusi – solusinya. Kita tidak bisa membiarkan, kita harus antisipasi dan persiapkan langkah apa untuk bisa menyelesaikan. Kita harus sampaikan peta lapangan ini secara komplit dan bersama sama kepada pihak berwenang diatas kita yang bisa memberikan suatu kebijakan”, respon Made sang Ketua DPRD Banyuwangi dengan tegas.(ktb/rh35).
