KABAROPOSISI.NET|Blora, _ Kelangkaan Pupuk bersubsidi dan dijual dengan melebihi Harga Eceran Tertinggi ini mendapatkan penolakan para petani di Kabupaten Blora Selatan.
Pertemuan antara pengecer dan petani pada awalnya gagal dilanjutkan pada pertemuan kedua di Balai Desa Plosorejo antara pengecer pupuk, petani serta kelompok tani juga dihadiri Kepala Desa Plosorejo, Perangkat desa, Babinsa, Babhinkamtimas Plosorejo, Selasa 26/01/2021.
Dalam pertemuan tersebut petani mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi dan jika ada pupuk bersubsidi dengan harga eceran tertinggi (HET) yang dijual melebihi HET disertai Inthil-Inthil (paketan pupuk lain).
“Jatah pupuk bersubsidi yang kami terima tidak sesuai kuota dari 50% hanya 40% yang kami terima dan itu ada Inthil-Inthil sehingga harganya jadi tinggi, ini memberatkan kami sebagai petani, kami para petani menolak adanya Inthil Inthil sebab jika membeli pupuk bersubsidi tanpa Inthil dipersulit mendapatkan pupuk bersubsidi,” ujar salah satu ketua kelompok Tani Desa Plosorejo biasa dipanggil Yadiman.
Para pengecer pupuk bersubsidi ini dalam penyaluran pupuk bersubsidi sebenarnya sudah berusaha sesuai aturan yang ada, pupuk bersubsidi yang disertai Inthil-Inthil bentuk keharusan bagi pengecer karena ada himbauan dari atasan pengecer untuk menjual inthil Inthil ini. Awalnya pengecer keberatan jika ada kesepakatan bersama tetapi pengecer di desa Plosorejo menyetujui penyaluran pupuk bersubsidi tanpa Inthil Inthil.
“Kalo memang sudah sesaui regulasi yang ada dikeluarkan pupuk Indonesia kami pengecer pupuk di desa Plosorejo sepakat untuk tidak sertai Inthil Inthil, tetapi jika ada yang membeli pupuk non subsidi kami tetap melayani tanpa memaksa atau suka rela para petani untuk membelinya,” terang Wennika Saputra salah satu pengecer pupuk di Desa Plosorejo ini.
Sementara itu Kades Plosorejo Karsono mengatakan kami dari pemerintah desa memfasilitasi perselisihan ini antara petani dan pengecer pupuk di desa Plosorejo ini Alhamdulillah telah terjadi kesepakatan antara petani dan pengecer pupuk yang nanti dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara petani dan pengecer pupuk.
“Semoga kesepakatan bersama berjalan lancar sampai kedepan, masalah publik seperti pupuk subsidi bisa diselesaikan diruang publik juga kedepan bisa menjadi contoh untuk desa ini serta yang lain, bahwa balai desa bisa menjadi ruang diskusi untuk masalah publik,” ujarnya
Terjadinya kelangkaan pupuk, harga diatas HET dan adanya Inthil Inthil yang menjadi permasalahan petani ditingkat bawah ini kurangnya kontrol dan pengawasan oleh lembaga komite pengawas pupuk dan pestisida KP3 serta DPRD Blora hingga permasalahan Inthil Inthil mencuat. Pada masa pandemi ini ketahanan pangan adalah kekuatan negara ini bertahan jika petani mengalami kesulitan maka ini adalah kesulitan negara.
Exi Agus Wijaya Koordinator Serikat Perjuangan Petani (SPP) Blora harusnya KP3 menjalankan Fungsi Kontrolnya sehingga efektif dalam pengawasan,” tegasnya wawancara terpisah dengan awak media Kabaroposisi 28/01/2021 Kamis.
“Yang jelas Dewan tidak menjalankan fungsinya, lebih baik membangun kekuatan sadar masa petani untuk mengurus kebijakan petani artinya petani berdikari,” tandas Exi (GaS)
