KABAROPOSISI.NET.|MADIUN – Forkopimda Jawa Timur, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto dan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Nico Afinta, serta didampingi pejabat utama (PJU) Polda Jatim mengunjungi KTS (Kampung Tangguh Semeru) di Desa Ngale, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun,Minggu (7/2/21).
Kabupaten Madiun sendiri saat ini masuk Zona Merah penyebaran Covid-19. Sementara itu pembentukan KTS (Kampung Tangguh Semeru) di Kabupaten Madiun sebanyak 135 KTS.
Setelah menjadi zona merah, KTS ditambah 36, yang saat ini total sudah ada 171 KTS yang berdiri.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, menyebutkan, bahwa pembentukan KTS ini sangat penting. Ini sebagai langkah dan upaya untuk menekan penyebaran Covid-19 di wilayah Jatim.
Kemendagri Nomor 3 Tahun 2021 terkait dengan PPKM berskala mikro, bagi Jatim sudah memulai kampung tangguh sebanyak 3.100 lebih se-Jatim yang dibangun dengan format melibatkan pertisipasi masyarakat yang dipimpin Kapolda Jatim.
“PPKM berskala mikro ini sebenarnya mirip dengan Kampung Tangguh Semeru,dimana saat ini di jatim sudah terbentuk sebanyak 3.100 KTS,” kata Gubernur Jatim.
Dari data Satgas Covid-19 Provinsi Jawa Timur per/tanggal 6 Februari 2021, jumlah pasien positif Covid-19 di Kabupaten Madiun mencapai 1.199 (+21), sembuh 988 (+19) dan meninggal 96 orang.
Gubernur Jatim menambahkan untuk evaluasi PPKM yang sudah diterapkan sejak 11 Januari 2021 lalu bahwa ada penurunan yang signifikan, baik pasien Positif Covid-19 maupun yang di rawat di Rumah Sakit.
Sedangkan pada tanggal 9 Februari 2021, akan dimulai PPKM berskala mikro dan tidak lagi berbasis Kabupaten/Kota dan sudah berbasis Desa bahkan ditingkat RT/RW.
Dikomfirmasi terpisah, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, usai mengunjungi Kampung Tangguh Semeru (KTS) di Desa Ngale, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun menyebutkan, bahwa Polri (Polda Jatim) sangat mendukung Surat Edaran Mendagri terkait dengan PPKM berskala mikro.
“Saya dan Pak Pangdam sangat mendukung surat edaran dari Kemendagri terkait PPKM berskala mikro. Yang akan dilaksanakan mulai tanggal 9 Februari 2021 mendatang,” jelas Kapolda Jatim.
Kapolda Jatim juga mengapresiasi penerapan Kampung Tangguh Semeru di Desa Ngale ini sangat baik, dimana ada tempat karantina untuk pria dan wanita, serta adanya lumbung pangan dan juga benih ikan.
Selain itu, di KTS ini juga sudah terbentuk satu sistem yang baik, dimana akses masuk desa menggunakan satu pintu atau “one gate system”.
Setiap ada pendatang luar daerah dilakukan pendataan, serta dilakukan pemeriksaan kesehatan,serta sudah membentuk (WA) grup yang nantinya dipergunakan untuk dilakukan komunikasi serta koordinasi.
“Kampung Tangguh Semeru di Desa Ngale ini cukup baik, yang menggunakan ” one gate system” untuk masuk ke desa. Selain itu juga sudah ada tempat karantina dan lumbung pangan,” pungkas Kapolda Jatim.
Sementara itu,Kepala Bidang Hubungan Masyarakat ( Kabid Humas) Polda Jatim saat dikomfirmasi usai kegiatan kerja Forkopimda ke Kampung Tangguh ini mengatakan bahwa Pemerintah Jawa Timur akan terus berupaya maksimal dalam pencegahan penyebaran Covid -19.
“Bukti nyata keseriusan Forkopimda Jatim dalam upaya tersebut diantaranya dengan kembali mengoptimalkan Kampung Tangguh Semeru yang sudah didirikan ini,” jelas Kombes Pol Gatot.
Kabid Humas Polda Jatim ini juga menjelaskan bahwa Kampung Tangguh Semeru ini berbasis pada problem solving (pemecahan masalah dengan solusi) atau POP (Problem Oriented Policing).
Menurut Kombes Pol Gatot, Prinsip POP adalah sebuah strategi Kolaboratif antara Polisi dan masyarakat yang berfokus pada pemecahan permasalahan, melalui upaya identifikasi, analisis, penentuan aplikasi pemecahan masalah dan evaluasi.
“Pemerintah Daerah, TNI- Polri tetap berupaya agar persoalan yang ada di masa Pandemi ini bisa teratasi,tentu tidak lepas dari kolaborasi bersama masyarakat,” pungkas Kombes Gatot yang menegaskan peran masyarakat sangat penting dalam mengatasi pandemi Covid-19 ini. (red/Hms)
