KABAROPOSISI.NET.|BANYUWANGI –Senin (15/03/2021) bertempat di ruang rapat khusus DPRD Kabupaten Banyuwangi, berlangsung acara hearing masalah pemecatan THL bersama Komisi 1 DPRD Banyuwangi. Yang dipimpin langsung oleh Irianto ketua komisi 1.
Hearing dihadiri oleh Michael Edy Hariyanto SH (Wakil Ketua DPR Fraksi Demokrat) Ali Machrus (Wakil Ketua DPR fraksi PKB), Ruliyono (wakil Ketua DPR fraksi Golkar), Anggota komisi 1 DPR, unsur SKPD – BKAD, Lembaga/LSM, dan beberapa perwakilan dari THL.
Hearing dibuka langsung oleh Irianto ketua komisi 1 DPRD Banyuwangi Fraksi PDI-P terkait permasalahan hearing dengan THL dimana ada 332 THL yang diberhentikan dari pekerjannya.
“Kami menaruh apresiasi yang besar kepada teman-teman lembaga yang telah membantu mereka THL yang didera pemutusan hubungan kerja (PHK),” ucap Irianto.
Sedikit muncul pertanyaan dari Irianto yang menyampaikan, bahwa adanya perekrutan THL pada tahun 2019 sampai 2021 kurang lebih sebanyak 800 san THL. Darimana anggarannya, Sedangkan menurut Irianto selama masa Pandemi covid-19 tidak boleh merekrut THL.
Ruliyono Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Fraksi Golkar pada sambutanya merasa kecewa yang kedua kalinya. Awalnya menurut Ruliyono, sebelum ada PHK bahwa teman teman komisi A sudah mengingatkan agar tidak diberhentikan dulu sebelum berunding dengan sekda dan bupati yang baru.
“Tolong jangan ada pemberhentian dulu, lakukan perundingan dulu dengan Sekda dan Bupati yang baru agar ada solusinya,” tegas Ruliyono. Namun ketika kami beserta wakil DPR lainya ke Surabaya bertemu Gubernur, tiba tiba sepulang dari Surabaya mereka sudah tidak boleh bekerja atau diberhentikan nah..ini apa apaan, “Tegas Ruli.
Lebih dipertegas oleh Ruliyono bahwa pandangan dari fraksi Golkar menolak atas pemecatan THL dan meminta untuk segera dikembalikan bekerja kembali.
” Di fraksi saya tidak ada keputusan apapun, intinya mereka THL harus dikembalikan bekerja kembali sediakala. Ini tidak ad kaitanya dengan politik akan tetapi ini murni urusan kemanusiaan,” tegas Ruliyono.
Disisi lain menurut Ruliyono, “dalam program Bupati baru (Ipuk Fiestiandani) adalah menciptakan 10 ribu tenaga kerja, belum menciptakan sudah ada pemecatan Tenaga kerja (THL),” ucapnya.
Kesempatan selanjutnya Amrullah selaku juru bicara dari beberapa Lembaga, Organisasi dan LSM menyampaikan rasa terimakasih kepada rekan rekan Lembaga LSM yang sepakat menolak adanya PHK ini.
“PHK kepada THL ini sangat menyakitkan sekali bagi kami. Apalagi ini dimasa pandemi covid-19 dan bahkan menjelang bulan puasa dan Hari raya,, kasian sekali pada mereka. Apa sih maunya kok tiba tiba muncul tragedi seperti ini dengan memberhentikan THL ini tanpa alasan jelas” Tegas Amrullah dengan nada geram.
Masih kata Amrullah “kami minta ketegasan bahwa jika dalam Minggu ini tidak ada kejelasan kami akan melakukan eksen eksen terhadap Pemerintah. Tolong hargai mereka, manusiakan mereka,” kata Amrullah.
Huda selaku perwakilan dari SKPD BKAD terkait masalah pemecatan THL dengan singkat memberikan tanggapanya,
“Bahwa dari hasil Hearing pada tanggal 1 Maret 2021, sudah melaporkan kepada pimpinan. Dan hasil evaluasi dari pimpinan sampai saat ini masih menampung usulan usulan dari SKPD sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi Sampai saat ini masih dikaji oleh Sekda,” jawab Huda.
Sementara Ali Machrus Wakil DPRD Banyuwangi Fraksi PKB sesuai hasil hearing beberapa waktu lalu meminta agar pemecatan THL tidak dilanjutkan atau menolak kebijakan PHK terhadap THL yang ada.
“Kalau dilihat dari dasar yuridis yang digunakan, bahwa ada surat edaran dari BKAD sendiri tahun 2018 berbunyi tidak boleh SKPD menerima THL baru, ternyata surat yang telah diedarkan justru dilanggar sendiri. Dan telah ada 800 THL baru setelah adanya surat larangan tentang THL baru. Ini buat surat sendiri dan dilanggar sendiri,” lontar Machrus.
Sambung Machrus, “Ada dua arah alokasi anggaran, pertama arah untuk perlindungan terhadap jiwa Rakyat Indonesia, kedua arah untuk menjaga stabilitasasi ekonomi Nasional. Maka dengan mengambil kebijakan yang tidak populis dan tidak pro Rakyat dengan merumahkan THL ditengah Pandemi Covid-19 ini. Tentu ini kebijakan yang sangat tidak tepat,” tegasnya.
Tiba giliran Michael Edy Hariyanto SH Wakil DPRD Banyuwangi Fraksi Demokrat menyampaikan keinginannya agar Bupati baru ini ada sinergi antara pemerintah dan DPR.
“Saya mengingatkan sekali lagi supaya mempertimbangkan pemecatan ini. Saya mohon dengan hormat dipikirkan kembali, ini masalah kemanusiaan. Selanjutnya,, tau-tau ada surat edaran dari Sekda sebagai ucapan terimakasih kepada THL, berarti itu pemecatan. Dengan seperti itu saya bereakasi ingin berjuang membela Rakyat. Tolonglah saya tidak mau bertentangan dengan pemerintahan, tapi ini demi kemanusiaan,” kata Michael.
Lanjut Michael, “walaupun ada Partai lain/Fraksi lain mendukung pemecatan ini, saya tidak memikirkan Partai, saya tidak bertentangan dengan partai lain. Tapi saya berjuang ini karena banyaknya keluhan keluhan kepada saya. Dari itulah tolong sampaikan pada Bupati. Bahkan hari ini saya menulis kepada Bupati mohon dengan hormat agar meninjau kembali mengenai pemecatan ini. Tapi jika tidak, dengan cara apapun kami akan tetap perjuangkan terus agar supaya THL ini tidak dipecat dan dipekerjakan kembali,” pinta Michael.
Dipenghujung hearing, Irianto ketua Komisi 1 DPRD fraksi PDI-P selaku pimpinan hearing, menarik kesimpulan bahwa terkait permasalahan ini merupakan suatu cambuk bagi Pemerintah daerah yang mengambil suatu keputusan begitu instan.
“Kami mempertegas bahwa permasalahan THL ini yang dipecat hari kemaren sesuai apa yang diminta oleh forum, maka harus ditarik kembali di bulan April 2021,” kata Irianto.
“Kalau toh ingin melakukan rasionalisasi, ini ketika Covid sudah tidak ada lagi. Jadi pada siang hari ini kita pertegas bahwa di bulan April ini teman teman THL harus ditarik kembali,” tutupnya. (ktb)
