BANGKALAN | Kabaroposisi.net – Aksi gabungan kembali terjadi di kantor Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timur, Jl Soekarno Hatta, selasa (27/4/21) siang.
Lagi-lagi aksi demonstrasi tersebut tidak ditemui oleh Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron. Merasa kecewa dengan sikap Bupati, massa pun menggelar aksi sweeping pada beberapa ruangan untuk mengkroscek keberadaannya.
Diketahui sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) dan Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa (TFPKD) berjanji akan mempertemukan perwakilan dari masing-masing desa dengan Bupati Bangkalan pada hari selasa 27 April pukul 14.00 WIB di Pemkab setempat.
Encik Muhammad, SH anggota TFPKD mengatakan, Dalam pertemuan tersebut dirinya sudah melakukan mediasi dan akan memfasilitasi dari desa yang bermasalah, diantaranya desa dlambah dajah, desa perreng dan desa kapor serta desa patengteng.
“Jadi ada empat desa yang bermasalah dan pada hari kamis nanti kami akan memfasilitasi satu dari calon dan satu dari kuasa hukum atau pendampingnya. Kita akan diskusikan lebih intens,” tuturnya.
Lanjut, Encik sapaan akrabnya, Untuk kasus desa dlambah dajah dan tanah merah laok pihaknya akan mengkaji serta merapatkan permasalahan tersebut, sehingga dirinya akan menelusuri satu persatu serta tidak dapat serta merta memenuhi tuntutan dari mereka.
“Kita sudah menyampaikan dari awal jika ada persoalan itu langsung ke jalur hukum, jadi kalau ke ranah yang lain kan sudah bukan urusan TFPKD lagi. Silahkan buat jalur hukum,” ucapnya saat ditemui paska pertemuan tertutup dengan perwakilan empat desa.
Sementara itu, Da’en perwakilan dari Desa Dlambah Dajah berharap agar Bupati Bangkalan segera mencabut Surat Keputusan (SK) tentang penundaan Pilkades desa setempat.
“Harapannya pak Bupati mencabut SK itu, agar pilkades desa dlambah berjalan lancar. Jika SK tersebut masih tetap tidak dicabut, saya pastikan pilkades desa dlambah dajah akan tetap berlanjut,” tegas Da’en pada media. (Sul/Ufiq)
