Kabaroposisi.net | Jombang. DPRD Kabupaten Jombang melakukan Audiensi bersama Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) Kabupaten Jombang terkait kenaikan harga BBM yang ditetapkan oleh Pemerintah, audiensi di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Mas’ud Zuremi. Turut hadir ketua Komisi B Sunardi, Assisten 2 Kabupaten Jombang wignyo serta perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Jombang. Bertempat di Ruang Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Jombang. Kamis (1/9/22)
Ketua DPRD Kabupaten Jombang Mas’ud Zuremi ketika diwawancarai menyampaikan, Teman-teman dari HMI Kabupaten Jombang meminta audiensi kepada DPRD Kabupaten Jombang terkait kenaikan BBM serta pencabutan subsidi Tarif Dasar Listrik (TDL) agar bisa disampaikan kepada pemerintah baik di tingkat Kabupaten, Provinsi serta Pusat.
” Permintaan dari HMI adalah untuk mengkaji kembali pencabutan subsidi BBM sehingga menyebabkan kenaikan harga BBM, dulu masyarakat bisa mendapatkan subsidi sekarang tidak bisa mendapatkan “, ujarnya
Lanjutnya, HMI Kabupaten Jombang juga meminta kajian ulang terkait Tarif Dasar Listrik (TDL) serta meminta kepada pemerintah untuk mencabut semua aturan-aturan yang menyangkut dengan subsidi dan kenaikan listrik. Hal ini merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang ada di Jombang yang telah disampaikan oleh teman-teman HMI Kabupaten Jombang terkait dengan kenaikan harga BBM seperti saat ini sudah terjadi berkali-kali di Indonesia mulai jaman Orde baru hingga sekarang orde reformasi.
” Hal ini adalah wewenang dari Pemerintah Pusat dengan kajian-kajian yang menyangkut anggaran di APBN melalui Kementerian Keuangan. Kami dari masyarakat tingkat Kabupaten atau Kota tidak mempunyai kewenangan apapun, hanya bisa menyampaikan terkait dengan hal-hal yang dihadapi masyarakat kepada pemerintah pusat melalui koordinasi dengan pemerintah Provinsi,” terangnya
Aspirasi yang disampaikan sudah diterima dan akan diteruskan ke pemerintah pusat. Kewenangan DPRD hanya 3 tupoksi yaitu budgeting di kabupaten Jombang sesuai dengan anggaran yang ada, Kontroling terhadap kinerja pemerintah serta legeslasi ketika ada pengajuan rencana peraturan daerah dari Bupati yang akan dibahas serta ditetapkan bersama.
” Tetapi manakala ada masyarakat termasuk dari mahasiswa menyampaikan hal-hal terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, hal itu sangat bagus bagi kami untuk kita terima dan dijadikan diskusi untuk mencari solusi terbaik kepada pemerintah kabupaten Jombang yang akan diteruskan kepada pemerintah pusat,” jelasnya
Ditempat sama, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Jombang Luluk Miatin juga menyampaikan, hal ini merupakan hasil intruksi dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI) terkait dengan kenaikan BBM, Migas serta Listrik.
” HMI meminta agar aspirasi bisa disampaikan kepada pemerintah pusat bahwa dari hasil komunikasi rekan-rekan HMI bahwa masyarakat menengah kebawah belum siap dengan inflasi yang ada saat ini seperti Kenaikan harga-harga pokok, khususnya kenaikan BBM serta listrik yang menjadi kebutuhan primer,”pungkasnya
Harapannya apa yang disampaikan dari hasil audiensi bisa disampaikan kepada pemerintah Provinsi yang kemudian dilanjutkan kepada pemerintah Pusat untuk menjadi pertimbangan terkait kenaikan BBM, listrik serta mafia migas, ungkapnya. (sap)
