Kabaroposisi.net | Jombang. Rapat Koordinasi intensifikasi pelayanan KB MKJP dan sosialisasi audit stunting serta pengukuhan bapak asuh anak stunting di kabupaten Jombang. Dinas PPKB & PPPA kabupaten Jombang. Dihadiri Bupati Jombang, Dandim, Danramil, Kepala Dinas PPPA Kabupaten Jombang, perwakilan BKKBN provinsi Jawa Timur, Dirut RSUD kabupaten Jombang, Dirut RSUD Ploso kabupaten Jombang, ketua IDI Jombang, ketua IBI Jombang, Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Jombang, Babinsa Sekabupaten Jombang, dan koordinator Penyuluh KB kabupaten Jombang.Di aula Kodim 0814 kabupaten Jombang. Kamis (13/10/2022).
Bupati Jombang Hajjah Mundjidah Wahab membuka Rapat Koordinasi intensifikasi pelayanan KB MKJP dan sosialisasi audit stunting serta pengukuhan Bapak Asuh Anak Stunting di Kabupaten Jombang.
“Seperti halnya yang sudah kita saksikan hari ini yakni pengukuhan Komandan Koramil oleh Komandan Kodim 0814 Jombang sebagai Bapak asuh anak stunting dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Jombang,” ujar Mundjidah.
Ditempat sama Komandan Kodim 0814 Jombang Muhammad Hanafi menyampaikan Kodim berkoordinasi dan bersinergi dengan BKKBN Kabupaten Jombang untuk melaksanakan kegiatan rapat koordinasi penanganan stunting sekaligus pengukuhan Danramil di batas Koramil wilayah Kabupaten Jombang yang membawahi satu Kecamatan untuk diangkat sebagai Bapak asuh stunting di wilayah kecamatan masing-masing.
“Para Danramil akan dibekali wawasan oleh BKKBN kemudian setelah itu akan dibentuk kader-kader dari Babinsa maupun petugas kesehatan dari Puskesmas di wilayah masing-masing, sehingga berkolaborasi dan memberikan edukasi ke masing-masing masyarakat yang terdampak stunting.
Dan harapan dengan adanya kegiatan ini adalah untuk penanganan stunting lebih cepat, lebih efektif dan sasaran mendapatkan kualitas SDM yang unggul untuk menyongsong Indonesia emas tahun 2045. Untuk wilayah Koramil yang terdampak paling banyak angka stunting yaitu kecamatan Jombang, ” papar Hanafi.
Kepala BKKBN Jawa Timur melalui koordinator bidang Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi, Waluyo Ajeng Lukito Wati ketika diwawancara menyampaikan bahwa BKKBN Jawa Timur mengapresiasi luar biasa kepada pemerintah Jombang.
“Karena Jombang dengan gerak cepatnya bersama Mitra terkait yakni TNI bersama jajarannya, Koramil, Persit, ada juga OPD terkait dalam hal ini Puskesmas dan Babinsa semuanya diajak untuk gerak di lapangan dari tingkat paling bawah yaitu tingkat Desa untuk menurunkan stunting di Kabupaten Jombang,” ungkap Ajeng.
Sementara Jombang untuk stunting masih mencapai 21, 5% dari hasil SGGI tahun 2021. Dan diharapkan di tahun 2024 bisa turun menjadi 14%.
“Dalam hal ini Dinas tidak bisa bekerja sendiri akan tetapi harus bersinergi dengan TNI yang telah didukung oleh Bupati. Sehingga masyarakat Kabupaten Jombang kedepannya bisa menurunkan jumlah stunting menjadi 14% dan jangan sampai ada kelahiran stunting lagi di Kabupaten Jombang, ” harap Ajeng.
Senada Kepala Dinas PPPA Kabupaten Jombang, Pudji Umbaran menjelaskan untuk metode Dinas PPPA bersinergi dengan Dandim dan Danramil serta seluruh Babinsa yang tersebar di seluruh desa masing-masing di Kabupaten Jombang ini, untuk bersama-sama mengatur strategi dalam upaya percepatan karena Dinas PPPA sudah memegang data by name dan by address dan segera di distribusikan kepada masing-masing Kecamatan melalui koordinator. Kemudian setelah itu ada proses Lebelle, jadi semua keluarga yang terdampak stunting akan di pasang stiker. Sehingga terlihat keluarga yang terdampak stunting dan akan di adakan pendampingan sesuai dengan problem atau kasus yang dihadapi. Dengan harapan tiga bulan ke depan sudah benar-benar terbebas dari stunting.
Untuk gerakan bapak asuh stunting baru dilaksanakan pada tahun 2022 karena saat ini Kasat TNI Republik Indonesia telah ditunjuk dan dikukuhkan sebagai bapak asuh stunting oleh Presiden, maka linier di bawahnya mulai dari Pangdam, Dandim dan Danramil secara otomatis menjadi Bapak asuh stunting.(tyas)
