BANGKALAN | Kabaroposisi.net – Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bangkalan tanggapi dugaan Pungli pengadaan banner HUT ke 78 Tahun Kemerdekaan RI yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan setempat, selasa (29/8/23) siang.
Dikatakan Abdullah Ketua DP, dirinya mengaku baru mendengar permasalahan itu, bahkan ia akan melakukan analisa terhadap persoalan tersebut.
“Ini kami baru dengar ya, memang selama ini kami mengawasi betul supaya dana sekolah ini benar-benar untuk sekolah tidak untuk kemana-mana, kalau misal ada temuan ini tentunya kami dengan masukan teman-teman, kita akan analisa itu dan kemudian kita rekomendasikan kepada pemerintah daerah supaya hal-hal yang kayak gini tidak terjadi lagi,” ucapnya.
Tentunya temuan tersebut juga bertentangan dengan statement Plt Kadisdik Bangkalan yang sebelumnya mengatakan akan tegak lurus.
“Pak Plt Kadisdik ini kan menyampaikan tegak lurus, kami sendiri pun juga tidak paham yang dimaksud tegak lurus, maka timbullah beberapa pertanyaan dan temuan, maka nanti kami juga akan bersurat dan mau bertemulah dan konfirmasi kepada kepala dinas terkait dengan persoalan-persoalan ini supaya tidak terulang kembali.
Sebelumnya diakui oleh Koordinator Wilayah (Korwil) Bidang Pendidikan Kecamatan Kamal mengenai pengadaan banner yang dikondisikan oleh disdik bangkalan.
“Saya mengambil dari Bangkalan disuruh menyebarkan ke sekolah, tidak ada penjualan,” ujar Haryadi.
Namun dugaan Pungli tersebut dikuatkan setelah adanya pengakuan dari Kabag Umum Disdik Bangkalan atas perintah dari atasannya yakni Sekretaris Disdik dengan meminta dana partisipasi pada setiap lembaga sekolah melalui masing-masing korwil.
“Kita tidak punya anggaran, makanya kita meminta partisipasi Rp 200.000, kita mencetak 180 banner untuk SD dan SMP sekitar 40 an, iya itu atas instruksi pak Komar Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan,” kata Wiwik mengungkapkan. (Fin)
