Kabaroposisi.net.|BANYUWANGI – Penanganan jalan rusak tak boleh berlarut-larut. Keluhan masyarakat harus segera direspons agar kerusakan infrastruktur tidak menghambat mobilitas warga maupun aktivitas ekonomi.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur, dr Agung Mulyono, mendorong pola penanganan jalan berbasis zero komplain. Melalui pendekatan ini, setiap laporan kerusakan jalan diharapkan mendapat tindak lanjut cepat, dengan target penanganan dalam tiga hari setelah keluhan disampaikan.
“Kalau hari ini ada komplain soal jalan rusak, tiga hari lagi harus sudah ditangani. Jangan sampai keluhan masyarakat dibiarkan berlarut-larut,” tegas dr Agung, Rabu (28/10/2026).
Anggota DPRD Jatim tiga periode itu mengatakan, kecepatan merespons keluhan menjadi salah satu kunci peningkatan pelayanan infrastruktur. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa laporan yang disampaikan tidak berhenti sebagai catatan administratif, tetapi ditindaklanjuti dengan langkah nyata.
Menurut putra daerah kelahiran Banyuwangi tersebut, infrastruktur jalan merupakan salah satu penopang pertumbuhan ekonomi rakyat. Jalan yang baik mendukung kelancaran mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, aktivitas perdagangan, hingga akses terhadap layanan publik.
Karena itu, sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Banyuwangi, dr Agung mengaku sangat konsen terhadap pembangunan dan perbaikan jalan, khususnya ruas jalan provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Perbaikan infrastruktur ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Terutama terkait anggaran, peran DPRD provinsi sangat penting agar kebutuhan pembangunan jalan bisa mendapat perhatian,” ujarnya.
Ia menegaskan, sinergi lintas pemerintahan diperlukan agar penanganan infrastruktur berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah kabupaten dan provinsi perlu berkoordinasi, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pekerjaan, sesuai kewenangan masing-masing.
Tiga Ruas Jalan Jadi Perhatian
Dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur di Banyuwangi, terdapat pekerjaan pelebaran dan perbaikan jalan Purwoharjo, Glagah agung serta Singojuruh.
Ketiga ruas tersebut menjadi bagian dari perhatian pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Banyuwangi. Pekerjaan ini diharapkan meningkatkan kenyamanan dan kelancaran perjalanan masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi warga.
Dokter Agung berharap pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sesuai target pada Desember mendatang. Dengan demikian, masyarakat bisa segera merasakan manfaat peningkatan kualitas jalan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari panjang jalan yang diperbaiki atau dilebarkan. Ketepatan waktu pengerjaan, kualitas hasil pekerjaan, serta manfaat langsung bagi masyarakat juga harus menjadi perhatian.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan berkala agar jalan yang telah diperbaiki tetap terjaga kualitasnya. Kerusakan yang muncul perlu segera ditangani sehingga tidak kembali mengganggu pengguna jalan.
Konsultasi Publik Pelebaran Jalan Provinsi di Kecamatan Singojuruh arah Wonorekso.
Sejalan dengan upaya peningkatan infrastruktur tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Banyuwangi, Dinas PU Bina Marga, menggelar konsultasi publik di Aula Kecamatan Singojuruh, Banyuwangi, Rabu (28/10/2026).
Kegiatan ini melibatkan unsur Forkopimcam setempat, instansi teknis, serta penyedia layanan utilitas, termasuk PUDAM dan Telkom.
Konsultasi publik menjadi bagian penting dalam koordinasi pelaksanaan pekerjaan. Melalui forum tersebut, berbagai pihak dapat membahas kebutuhan teknis dan aspek pelaksanaan agar pekerjaan berjalan dengan memperhatikan kondisi lapangan serta kepentingan masyarakat sekitar.
Dokter Agung menilai, peningkatan kualitas infrastruktur harus berjalan beriringan dengan pelayanan yang tanggap terhadap keluhan warga. Konsep zero komplain, menurutnya, perlu diterjemahkan dalam mekanisme pengaduan yang jelas, verifikasi lapangan, serta tindak lanjut sesuai tingkat kerusakan dan kewenangan instansi terkait.
Dengan kolaborasi pemerintah kabupaten dan provinsi, dukungan penganggaran, serta pengawasan yang berkelanjutan, pembangunan jalan di Banyuwangi diharapkan mampu memperlancar mobilitas, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat. (*ktb).
