Kabaroposisi.net | Blora – Pembahasan Anggaran perubahan APBD tahun 2023 kabupaten Blora yang masih dalam proses pembahasan di Badan Anggaran DPRD Blora terkesan lambat, ini mendapatkan perhatian dari anggota DPRD yang lain, hari ini Jum’at 15/09/2023 mengundang awak media diruang pertemuan DPRD menyikapi tentang kesepakatan APBD perubahan yang lambat.
Hadir kegiatan tersebut, anggota DPRD Fraksi Golkar Supardi, Anggota DPRD Fraksi PKS Moh. Zahari dan Santoso Budi Susetyo, Anggota DPRD Farksi PKB Mochamad Muchklisin, Anggota DPRD Fraksi PPP Achlif Nugroho Widi Utomo, Anggota DPRD Fraksi Demokrat Iwan Krimiyanto.
Disampaikan Anggota DPRD Supardi Fraksi Golkar kami hadir disini dalam satu tekad kebersamaan menyikapi tentang APBD perubahan. Yang melatarbelakangi sikap kita ini adalah dalam penyelesaian pembahasan anggaran berhari hari belum jelas arahnya kemana.
Percepatan penyelesaian APBD perubahan bahwasanya pengesahan ini sudah ditunggu Masyarakat, seperti masyarakat penerima manfaat terangnya
Lebih lanjut ungkap Supardi bahwa penggunaan APBD perubahan bisa digunakan sesuai aturan setelah pengesahan APBD dengan ditindaklanjuti dengan evaluasi gubernur selama 14 hari kerja artinya kita dikejar waktu, yang nanti berdampak pada pelaksanaan semua kegiatan secara tidak lanjut berdampak pada masyarakat.
Sementara itu Fraksi PKS Moch Zahari mengatakan menyoroti pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam pembahasan APBD. Namun, ia juga menekankan urgensi waktu dalam proses ini. Mereka mendesak agar proses pembahasan dapat lebih efektif dan efisien dengan penjadwalan yang baik.
” Bahwa kepentingan masyarakat harus selalu menjadi prioritas utama di atas kepentingan politik. Ia menegaskan penundaan berkepanjangan yang dapat mengakibatkan anggaran yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat tertunda,” tandasnya
Sedangkan Iwan Krismiyanto dari Fraksi Demokrat mengusulkan agar Rancangan APBD Perubahan Tahun 2023 segera mendapatkan kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
” Ia juga menyoroti aspek kesehatan dan pembiayaan yang perlu diperhatikan secara detail. Dia memberikan contoh kabupaten lain yang tertunda, urgensi pembiayaan kesehatan masyarakat melalui Jamkesda mau KIS ini tidak bisa tunda. Jika anggaran tersebut tidak bisa digunakan yang dirugikan masyarakat, karena pengobatan orang sakit tidak bisa ditunda,” tegasnya
” Dia juga mendorong agar aspirasi warga dapat dibiayai oleh APBD Perubahan, termasuk proyek-proyek jalan lingkungan yang diusulkan,” imbuhnya
Menurut Mochamad Muchklisin Fraksi PKB kenapa ingin percepatan pengesahan APBD perubahan intinya pada asas manfaat.
Mochamad Muchklisin yang biasa di panggil Cak Sin menekankan sesuai aturan yang disampaikan teman – teman fraksi bahwa keterlambatan dalam proses ini akan semakin memperburuk kondisi di bawah, juga berdampak dari penundaan pengesahan APBD juga berdampak pada aspek keuangan.
Cak Sin merasa bahwa jika pembahasan tidak selesai dalam waktu yang wajar, ini akan mengakibatkan penundaan yang signifikan dalam pelaksanaan program-program yang telah direncanakan ungkapnya
Hal serupa juga disampaikan Achlif Nugroho Widi Utomo dari Fraksi PPP menyampaikan keprihatinannya. Dia mengingatkan bahwa jika pembahasan APBD Perubahan terlalu berlarut-larut, ini dapat mengakibatkan konsekuensi yang merugikan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora.
” Salah satu konsekuensinya adalah Provinsi tidak akan melakukan evaluasi terhadap APBD Perubahan tersebut, yang bisa mengakibatkan kerugian besar bagi Kabupaten Blora. Seluruh program yang belum mendapatkan alokasi dari APBD Murni akan terancam terhenti,” ungkapnya
” Hal yang lebih mendalam yang perlu diperhatikan adalah optimalisasi penyerapan anggaran, terutama dalam pelaksanaan program-program fisik yang bergantung pada APBD Perubahan,” tandasnya
Perlu diketahui bahwa mereka sepakat pembahasan APBD perubahan perlu ketelitian dan kecermatan agar tepat sasaran tetapi juga harus memperhatikan aspek waktunya. Mereka minta pimpinan dan ketua banggar berjiwa besar untuk segera melakukan pengesahan APBD perubahan, untuk ini kepentingan masyarakat Blora. (GaS)
