Kabaroposisi.net | Blora – Dengan adanya kemajuan jaman, bekerja di luar negeri tidaklah sulit. Sayangnya, ini belum betul-betul dimanfaatkan oleh warga Blora. Hal ini terbukti dari masih sedikitnya pekerja migran Indonesia (PMI) dari Blora yang rendah.
Menurut data BP2MI Jawa tengah, di 2021 hanya ada 64 orang Blora yang bekerja di luar negeri. Lalu tahun lalu ada 219 orang dan tahun ini tercatat 244 orang. Negara yang dituju adalah Taiwan, Hongkong, dan Malaysia. Melihat hal ini, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengaku prihatin. “Daya saing SDM Blora menjadi perhatian serius bagi saya,” tuturnya.
Edy berpandangan perlu adanya upaya peningkatan kualitas SDM Blora. “Bukan hanya untuk menyiapkan mereka bekerja di dalam negeri tapi juga di luar negeri,” tutur Legislator dari Dapil Jateng III ini. Dia menekankan adanya hambatan kemampuan bahasa asing, keahlian yang tidak sesuai dengan pasar kerja, dan tidak adanya konektivitas dengan penyalur tenaga kerja ke luar negeri adalah persoalan dasar di Blora.
Padahal ada peluang besar kerja di luar negeri. Sebab ada program penempatan Government to Government (G to G) ke negara Korea Selatan, Jepang, Jerman, hingga program penempatan Special Placement Program To Taiwan (SP2T). Hal ini menurut Edy harus disosialisasikan kepada masyarakat Blora.
Edy menuturkan Jepang sebagai salah satu negara yang menjanjikan. Selain gaji yang besar, negara ini telah melakukan kerjasama G to G dengan Indonesia. Sehingga penempatan PMI di sana cukup terjamin. Ada berbagai sektor pekerjaan yang dibutuhkan. “Misalnya untuk kuota perawat ke Jepang per tahunnya 30 orang dan careworker 300 orang. Ini belum sektor lain,” katanya. Secara umum dibutuhkan 70.000 orang per tahun untuk pekerja dengan keahlian spesifik.
“Pada Selasa (31/10) saya meresmikan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas untuk latihan Bahasa Jepang di Kecamatan Randublatung. Ini aspirasi Komisi IX DPR RI,” tutur politisi PDI Perjuangan ini. Adanya BLK Komunitas di Randublatung diharapkan dapat membantu generasi muda bekerja ke Jepang. Mereka yang terdaftar akan diajari keahlian seperti Bahasa Jepang. “Dengan memiliki kemampuan bahasa, mereka akan percaya diri,” ujarnya.
Selain itu, ada juga informasi terkait lowongan kerja di Jepang melalui BLK tersebut. Hal ini mengurangi potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Edy menyebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengurangi potensi TPPO, yakni tidak merekayasa dokumen perjalanan dan identitas diri, tergiur dengan tawaran kerja yang terlalu menjanjikan, serta tidak mengetahui tujuan penempatan kerja. (red)
