Kabaroposisi.net.|BANYUWANGI – Suasana riang gembira terlihat di halaman SMP Negeri 1 Singojuruh Selasa 28/5/2024. Ternyata SMP Negeri 1 Singojuruh sedang gelar acara perpisahan ratusan siswa-siswinya yang sudah Purnawiyata. Ratusan siswa-siswi juga orang tua wali siswa yang hadir hanyut dalam suasana kegembiraan tersebut.
Namun di penghujung acara dan setelah para siswa-siswi juga orang tua wali siswa pada bubar meninggalkan halaman sekolah. Ada satu moment yang cukup menegangkan yaitu kehadiran Pimpinan DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto, SH.,MH menemui Kepala SMPN 1 Singojuruh Hj. Lilik Subekti diruangannya. Terlihat juga kehadiran tokoh masyarakat yang tergabung dalam Forum Singojuruh Bersatu (FSB) Vahid Faiq, Dendy Eka Wardana, SH, Buang Arifin dan Selamet Riyanto.
Pada kesempatan tersebut Michael selaku Pimpinan DPRD menyampaikan bahwa kehadirannya menemui Kepala Sekolah. Dalam rangka klarifikasi sehubungan adanya informasi para calon orang tua wali peserta didik keluhkan soal kewajiban membeli seragam ke sekolah juga uang gedung. Namun sebelumnya Michael mengaku sudah kantongi informasi dari Komite sekolah terkait hal-hal yang dimintai klarifikasinya kepada Kepala SMPN 1 Singojuruh.
Namun meski informasi yang yang diklarifikasi oleh Michael (Pimpinan DPRD Banyuwangi) kepada Hj. Lilik Subekti (Kepala SMPN 1 Singojuruh) itu cukup bukti. Dengan segala kemampuan argumennya Hj. Lilik menepis alias tidak membenarkan informasi yang beredar atau yang disampaikan oleh para calon orang tua wali peserta didik itu.
Disinggung soal belum dimulainya PPDB tapi sudah berani mengumpulkan para calon orang tua wali peserta didik yang tanpa sepengetahuan Komite Sekolah itu. Hj. Lilik menepisnya dengan dalih bahwa pertemuan diinisiasi oleh Panitia PPDB karena ada perubahan tehnis pendaftaran.
Yang awalnya untuk memasukkan PIN dan sebagainya tahun lalu sudah bisa dilakukan dari sekolah, sekarang tehnisnya memakai Smart Kampung. Karena sejak awal sudah banyak calon wali murid yang sudah titip berkas kepada Panitia PPDB. Sementata titipan berkas itu harus diimput, kemudian karena perubahan tehnis calon wali murid resah, sehingga dikumpulkan untuk dilakukan pendampingan oleh operator. Dikatakannya juga bahwa pada pertemuan dengan para calon orang tua wali peserta didik tidak membahas soal uang gedung, PSM, dan juga soal seragam.
Dikonfirmasi berbeda usai menemui Kepala SMPN 1 Singojuruh, Michael Edy Hariyanto, SH.,MH (Pimpinan DPRD Banyuwangi), kepada awak menyampaikan.
“Ini bukan persoalan dewan guru, saya sangat mencintai guru, kita bisa pintar karena bapak ibu guru. Oleh karena itu sekali lagi saya sangat hormat dan cinta kepada bapak ibu guru. Ini soal kebijakan Kepala Sekolah yang oleh orang tau wali siswa dianggap membebani. Saya tidak ingin anak-anak Banyuwangi banyak yang putus sekolah hanya karena tidak punya biaya akibat dari kebijakan Kepala Sekolah yang memberatkan. Kalau katanya dana BOS tidak cukup atau mau membangun fasilitas sekolah tidak ada dana, minta saja ke Pemerintah melalui Kepala Dinasnya jangan bebani orang tua wali siswa. Saya minta semua Kepala Sekolah atau satuan pendidikan di Banyuwangi hentikan pungutan atau bebani orang tua wali siswa dengan dalih apapun”, tegasnya.
Sementara Edy Suryono (Ketua Komite SMPN 1 Singojuruh) juga Lukman (Anggota Komite SMPN 1 Singojuruh. Saat dikonfirmasi beberapa awak media juga saat bertemu dengan Michael Edy Hariyanto (Pimpinan DPRD) sebelumnya menyampaikan. Bahwa Komite Sekolah tidak dilibatkan dalam pembahasan menyangkut finansial. Bahkan pihak sekolah adakan pertemuan dengan para calon orang tua wali peserta didik baru hari Sabtu 25/5/2024 tidak mengundang Komite Sekolah. (r35).
