DPRD Blora Evaluasi LKPJ Bupati 2024: Soroti Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur

Kabaroposisi.net | Blora – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora menggelar Rapat Paripurna untuk menindaklanjuti rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blora Tahun Anggaran 2024. Rapat ini mengevaluasi capaian kinerja pemerintah daerah, termasuk tantangan di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan UMKM.

Refleksi Kebijakan dan Anggaran, Ketua DPRD Blora, Mustopa, menegaskan bahwa rekomendasi hasil rapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab dalam menyusun kebijakan dan anggaran ke depan.

Bacaan Lainnya

” Rekomendasi ini disusun berdasarkan pembahasan komisi dan masukan akademisi,” ujarnya dalam pembukaan rapat, Rabu (14/5/2025).

Catatan Kritis dari DPRD

Anggota DPRD Santoso Budi Susetyo fraksi PKS dapil 1 Juru Bicara Gabungan Komisi DPRD Blora, memaparkan sejumlah temuan:

1. Pendidikan, Partisipasi pendidikan kesetaraan dan perguruan tinggi masih rendah. Layanan inklusif bagi penyandang disabilitas belum optimal. DPRD mendorong peningkatan akreditasi sekolah untuk mendukung program Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

2. Kesehatan, Pencapaian indikator pelayanan minimal masih menjadi tantangan. Stunting menjadi sorotan utama; DPRD meminta Pemkab, PKK, dan Posyandu memperkuat kolaborasi dengan Kemenkes.

3. Infrastruktur Penanganan kawasan kumuh dinilai lambat. Perlu evaluasi menyeluruh terhadap kawasan tidak layak huni serta percepatan pembangunan drainase, jalan, dan jembatan

4. UMKM & Koperasi, Kendala audit eksternal akibat skala usaha terbatas.DPRD mendorong terobosan melalui sinergi lintas dinas, termasuk sektor ekonomi kreatif dan pariwisata

5. Tugas Pembantuan, Serapan anggaran untuk proyek pusat/provinsi (seperti jalan dan Rumah Potong Hewan) masih rendah. Dinas PUPR baru mencapai 62,34% dari target 71% program Jalan Mantap. DPRD menuntut realisasi 100% di 2025, termasuk proyek air limbah dan sanitasi.

Sementara itu respons Bupati Blora Dr. Arief Rohman, menyampaikan apresiasi atas rekomendasi DPRD.

” Kami menerima masukan ini sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” tegasnya.

Menutup rapat, Mustopa meminta Sekretaris Daerah (Sekda) segera mempersiapkan pembahasan APBD Perubahan 2025

” Rekomendasi ini harus ditindaklanjuti secara serius, termasuk percepatan realisasi anggaran,” pesannya.

Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk kesepakatan bersama. (GaS)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *