Kabaroposisi.net | Blora – Kabupaten Blora menerima alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2024 dari Kementerian PUPR senilai Rp20 juta per titik untuk perbaikan rumah warga. Namun, muncul dugaan oknum kepala desa (kades) memotong anggaran bantuan tersebut, menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat.
Program BSPS 2024 di Blora mencakup 1.544 titik bantuan, dengan rincian Rp2,5 juta untuk tenaga kerja dan sisanya untuk material bangunan. Namun, sejumlah penerima mengeluhkan pengurangan dana yang seharusnya mereka terima secara penuh.
Lilik Prayogo, aktivis Aliansi Bocah Blora, mengungkapkan bahwa banyak laporan warga mengenai pemotongan dana oleh oknum kades, baik untuk ongkos tukang maupun pembelian material. “Ini sangat merugikan masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan utuh untuk perbaikan rumah,” tegasnya. (26/06)
Lilik mendesak aparat penegak hukum (APH) segera mengusut kasus ini agar keadilan bagi warga terwujud. “Kami harap ada tindakan tegas agar dana bantuan benar-benar sampai ke masyarakat tanpa dikurangi,” tambahnya.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana publik. Masyarakat Blora berharap pemerintah daerah dan penegak hukum bersinergi memastikan BSPS 2024 tersalurkan secara adil dan tepat sasaran.
Pemerintah Diminta Bertindak,terkait laporan ini, pihak berwenang diharapkan segera melakukan investigasi untuk mengungkap kebenaran dan memberikan sanksi jika dugaan korupsi terbukti. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pemerintah tetap terjaga.(GaS)
