Probolinggo|kabaroposisi.net,. Ditengah terjadinya efisiensi anggaran Dinas Perumahan,Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (D-PKPP) Kab.Probolinggo tampak menohok dengan adanya rencana untuk melakukan pembelian (1) satu unit mobil dinas baru. 25-07-2025
Melalui halaman resmi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP).Belanja Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II tanpa menyebutkan spesifikasinya.
Informasi didapat, Pengadaan barang tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab.Probolinggo dengan nilai total pagu anggaran Rp 520.000.000 (Lima ratus dua puluh juta) melalui Metode Pemilihan E-Purchasing jadwal pelaksanaan kontrak febuari 2025
Abdi Utomo Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kab.Probolinggo mengatakan,Pengumuman yang ditayangkan di SIRUP pada dasarnya memberi informasi awal kepada publik berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran OPD
“mengenai spek secara detail di tuangkan rinci di dalam dokumen persiapan pengadaan OPD,selanjutnya bisa ditanyakan ke OPD” Kamis (24/07/2025)
Sementara Kepala Dinas Perumahan,Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (D-PKPP) Kab.Probolinggo Roby Siswanto saat di konfirmasi tidak memberikan respon, hingga berita ini naik ke meja redaksi tak ada jawaban.
Menanggapi perihal tersebut sejumlah pegiat anti korupsi dan pegiat penegakan hukum di kabupaten probolinggo menyayangkan dengan metode pelaksanaan RUP yang terkesan tertutup dan riskan terjadinya indikasi penyalahgunaan wewenang.
Terpisah, Ketua DPRD kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Wijaya kusuma yang memiliki otoritas secara keseluruhan, DPRD berperan penting dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan di tingkat kabupaten, serta sebagai representasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan saat di konfirmasi juga terdiam.
Untuk diketahu, Legislatif dipilih rakyat supaya rakyat pemilih tidak repot mengawasi kebijakan eksekutif sebagaimana Demokrasi memerlukan eksekutif yang kuat dan legislatif yang kritis bukan Pragmatis. (Wn)
