Kabaropoaisi.net.|BANYUWANGI – Rencana Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membangun Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di kawasan Sobo memicu reaksi keras.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Yuliawan Bambang Sukiyanto Fraksi Demokrat, secara tegas meminta pemerintah daerah melakukan kaji ulang dan mempertimbangkan matang-matang pemilihan lokasi tersebut sebelum menjadi “bom waktu” bagi warga sekitar. Selasa, 3 Februari 2026.
Meski sepakat bahwa persoalan sampah di Banyuwangi sudah masuk tahap darurat dan membutuhkan solusi konkret seperti TPS3R, Yuliawan menekankan bahwa lokasi tetap menjadi variabel penentu keberhasilan proyek tersebut tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat.
Berdasarkan aspirasi masyarakat perumahan Adimas Sobo, ada tiga faktor krusial yang membuat lokasi tersebut dinilai tidak layak secara geografis:
Daerah Langganan Banjir: Sobo merupakan titik banjir berulang yang hingga kini belum tuntas penanganannya.
Kontur Tanah Datar: Aliran air tidak dapat langsung mengalir (stagnan), sehingga risiko genangan sangat tinggi.
Karakteristik Tanah Rawa: Jenis tanah di lokasi tersebut bersifat menyimpan air. Pembangunan struktur permanen TPS3R dikhawatirkan akan semakin menutup daya serap tanah dan memperparah dampak banjir.
“Di saat kita semua masih berduka dan belajar dari tragedi banjir di Sumatera, alangkah bijaksananya jika Pemkab Banyuwangi lebih sensitif dalam memilih lokasi. Jangan sampai niat mengelola sampah justru memicu bencana ekologi baru,” ujar Yuliawan.
Selain faktor alam, ancaman sosial dan ekonomi, politisi senior ini juga menyoroti dampak langsung terhadap kualitas hidup warga. Keberadaan pengolahan sampah di tengah pemukiman padat membawa sederet konsekuensi negatif diantaranya adalah ancaman bau menyengat, pencemaran air lindi, serta serangan vektor penyakit seperti lalat dan tikus.
Keberadaan TPS3R di dekat hunian otomatis menurunkan nilai investasi properti masyarakat. Warga akan dihantui rasa tidak nyaman secara berkelanjutan di lingkungan tempat tinggal mereka sendiri.
“Persoalan sosiologis dan ekonomi ini tidak bisa diabaikan. Pemerintah harus hadir memberikan solusi, bukan menambah beban psikologis bagi warga Adimas Sobo,” pungkasnya..(ktb).
