BANGKALAN | Kabaroposisi.net – Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Tanah Merah Laok 1, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, kini menjadi sorotan tajam publik. Polemik ini muncul setelah terungkapnya alokasi dana pada pos pemeliharaan sarana dan prasarana yang dianggap tidak sesuai dengan peruntukannya.
Dari total anggaran sebesar Rp28.466.300 yang dialokasikan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana, sebagian besar dana tersebut justru terserap habis untuk kegiatan lain. Kondisi ini sontak memicu pertanyaan besar mengenai efektivitas dan transparansi pengelolaan dana vital tersebut.
Data penggunaan anggaran menunjukkan bahwa sekitar Rp22.357.300, atau nyaris seluruh alokasi pada pos pemeliharaan sarana dan prasarana, digunakan untuk pembelian buku bagi siswa dan guru. Angka ini secara signifikan menyoroti adanya pergeseran prioritas yang mencolok.
Keadaan ini memunculkan tanda tanya serius di kalangan pemerhati pendidikan dan masyarakat umum. Pasalnya, dalam delapan standar penggunaan Dana BOS yang telah ditetapkan, pengadaan buku seharusnya masuk pada pos pengembangan perpustakaan.
Dengan demikian, penggunaan anggaran untuk pembelian buku pada pos pemeliharaan sarana dan prasarana dianggap menyalahi aturan. Ini bukan hanya masalah administratif, tetapi juga mengindikasikan kemungkinan adanya kesalahan interpretasi atau bahkan penyimpangan dalam pengelolaan dana.
Ironisnya, di tengah alokasi dana pemeliharaan yang terkesan ‘dialihkan’, kondisi fisik bangunan sekolah justru terlihat sangat memprihatinkan. Gambar-gambar yang beredar menunjukkan kerusakan yang cukup parah dan mengkhawatirkan.
Tepat di bagian depan kantor kepala sekolah, terlihat jelas bahwa tembok bangunan telah mengelupas di beberapa bagian. Hal ini menandakan adanya kerusakan struktural yang membutuhkan penanganan segera demi keselamatan dan kenyamanan warga sekolah.
Tidak hanya itu, bagian atap sekolah juga terlihat mulai bolong, yang berpotensi menyebabkan kebocoran saat hujan dan mempercepat kerusakan interior bangunan. Kondisi ini tentu saja membahayakan proses belajar mengajar dan keamanan siswa.
Saat dikonfirmasi mengenai penggunaan anggaran yang kontroversial tersebut, Kepala SDN Tanah Merah Laok 1, Musaid, akhirnya angkat bicara. Ia membeberkan secara rinci penggunaan dana pada pos pemeliharaan sarana dan prasarana selama tahun anggaran berjalan.
“Total dana pada pos sarana dan prasarana itu Rp28.466.300,” ujar Musaid, seperti yang dikutip pada hari Rabu, 11 Maret 2026, berusaha memberikan klarifikasi atas tudingan yang dialamatkan kepadanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pada bulan Juli, sebagian besar anggaran digunakan untuk pembelian buku bagi siswa dan guru sebesar Rp21.430.300. Di bulan yang sama, pemeliharaan prasarana lahan dan peralatan sekolah hanya mendapatkan alokasi Rp2.825.000.
Kemudian, pada bulan Agustus, dana kembali dialokasikan untuk pembelian buku siswa sebesar Rp927.000. Prioritas yang diberikan untuk buku ini semakin memperkuat dugaan adanya ketidaksesuaian dalam penempatan pos anggaran.
“Lalu bulan September digunakan untuk pemeliharaan perlengkapan daya dan jasa sekolah sebesar Rp420.000,” imbuhnya, merinci penggunaan dana pada bulan-bulan berikutnya yang juga terlihat minim untuk pemeliharaan fisik.
Memasuki bulan Oktober, anggaran digunakan untuk beberapa kebutuhan lain, termasuk pengembangan sekolah sehat Rp850.000, pemeliharaan kamar mandi Rp500.000, pemeliharaan komputer Rp250.000, pembelian stop kran Rp30.000, serta isolasi Rp40.000.
Selanjutnya, pada bulan November, dana digunakan untuk pemeliharaan kelas sebesar Rp575.000. Dan pada bulan Desember, anggaran dialokasikan untuk pemeliharaan kelas dan kamar mandi Rp1.000.000, pemeliharaan printer dan komputer Rp400.000, serta pemeliharaan perlengkapan daya dan jasa sekolah Rp544.000.
Meski terdapat sejumlah item pemeliharaan yang disebutkan oleh Musaid, namun porsi terbesar penggunaan anggaran pada pos sarana dan prasarana tersebut tetap didominasi oleh pembelian buku siswa dan guru, dengan jumlah yang sangat signifikan.
Situasi menjadi lebih ironis ketika Musaid mengakui bahwa kerusakan tembok yang mengelupas dan atap yang bolong tersebut memang sengaja belum diperbaiki. Alasannya, kerusakan tersebut telah diajukan untuk program rehabilitasi bangunan sekolah secara menyeluruh.
“Itu bangunan tahun 2010, jadi sangat layak diajukan untuk rehab,” ungkapnya, mengisyaratkan bahwa kondisi kerusakan yang ada justru menjadi modal untuk mendapatkan dana rehab yang lebih besar dari pemerintah.
Pengakuan yang mengejutkan ini bahkan diperkuat dengan pernyataannya bahwa jika kerusakan tersebut diperbaiki, maka pengajuan rehabilitasi dikhawatirkan tidak akan memiliki alasan kuat atau dasar yang cukup kuat untuk disetujui.
“Karena kalau itu diperbaiki, nanti tidak ada alasan untuk mengajukan rehab,” katanya, sebuah pernyataan yang terang-terangan memunculkan persepsi adanya pembiaran terhadap kerusakan fasilitas sekolah demi membuka peluang mendapatkan anggaran rehabilitasi berskala besar.
Padahal, Dana BOS sendiri telah memberikan ruang dan pedoman yang jelas bagi sekolah untuk melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana. Tujuannya adalah agar fasilitas pendidikan tetap layak dan aman digunakan oleh siswa dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari.
Kondisi ini pun memunculkan pertanyaan serius di kalangan publik terkait efektivitas penggunaan Dana BOS di sekolah tersebut, terutama pada pos pemeliharaan sarana dan prasarana yang justru lebih banyak terserap untuk kebutuhan lain yang seharusnya memiliki pos anggaran tersendiri.
Publik berharap agar Dinas Pendidikan setempat segera melakukan evaluasi menyeluruh serta pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan Dana BOS di SDN Tanah Merah Laok 1. Hal ini penting agar penggunaannya benar-benar sesuai dengan peruntukan dan tidak mengabaikan kondisi fasilitas pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas utama demi kualitas pembelajaran anak bangsa. (Sul)
