Probolinggo|kabaroposisi.net,– Penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 1 Curah Tulis, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Rabu (11/3/2026), memicu sorotan dari pegiat masyarakat anti-korupsi.
Menu yang dibagikan kepada siswa dinilai tidak sebanding dengan rincian anggaran yang dilaporkan oleh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Berdasarkan pantauan di lapangan, paket makanan yang diterima siswa hanya terdiri dari 1 buah jambu biji, potongan kecil dori goreng berbalut tepung, kacang koro serta kentang goreng yang diperkirakan hanya sekitar lima irisan.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai ketepatan harga dan standar porsi dalam pelaksanaan program yang dibiayai melalui anggaran negara tersebut.
Satgas MBG Kecamatan Tongas, Rochmat Widiarto, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa pihaknya hanya meneruskan laporan yang diterima dari pengelola SPPG Yayasan Garuda Bramanti Utama.
Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa menu kering porsi kecil terdiri dari:
Kentang goreng : Rp1.750
Dori krispi : Rp3.160
Bumbu : Rp930
Jambu biji : Rp2.400
Kacang koro : Rp480
Sementara untuk porsi besar, rincian biaya dilaporkan sebagai berikut:
Kentang goreng : Rp1.750
Dori krispi : Rp4.345
Bumbu : Rp1.110
Jambu biji : Rp2.400
Kacang koro : Rp480
Selain itu, laporan juga mencantumkan analisis nilai gizi. Untuk porsi kecil tercatat memiliki energi 246,5 kkal dan protein 13,3 gram, sedangkan porsi besar disebut mencapai 339,5 kkal dengan protein 21,5 gram.
Namun demikian, sejumlah pegiat masyarakat anti-korupsi menilai rincian tersebut perlu diuji secara terbuka karena terdapat sejumlah komponen harga yang dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan.
Salah satu yang disorot adalah harga jambu biji sebesar Rp2.400 per buah, yang dinilai relatif lebih tinggi dibanding harga pasar lokal di wilayah Tongas.
Selain itu, aktivis juga mempertanyakan pemisahan komponen “dori krispi” dan “bumbu” sebagai dua item anggaran terpisah. Menurut mereka, pola tersebut kerap digunakan dalam praktik penganggaran untuk menyesuaikan nilai total biaya.
“Jika melihat porsi makanan yang diterima siswa di lapangan, muncul pertanyaan apakah harga yang dilaporkan benar-benar mencerminkan biaya riil bahan pangan,” ujar salah satu pegiat masyarakat anti-korupsi.
Para aktivis juga menyoroti porsi kentang goreng yang sangat terbatas, yang menurut pengamatan hanya sekitar lima irisan kecil, sementara dalam laporan anggaran tercantum biaya Rp1.750 per porsi.
Menurut mereka, ketidaksesuaian antara porsi riil dan rincian anggaran berpotensi menimbulkan pertanyaan publik mengenai transparansi pengelolaan program MBG di tingkat pelaksana.
Karena itu, mereka mendesak pemerintah daerah serta instansi pengawas untuk melakukan audit terbuka terhadap standar porsi, harga bahan pangan, serta mekanisme pengadaan dalam program MBG.
“Program ini sangat penting untuk pemenuhan gizi anak sekolah. Justru karena menggunakan uang negara, maka pengelolaannya harus benar-benar transparan dan bisa diuji publik,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola SPPG Yayasan Garuda Bramanti Utama belum bisa dihubungi untuk diminta keterangan resmi terkait dugaan ketidaksesuaian harga dan komposisi menu tersebut.
Para pegiat anti-korupsi menyatakan akan terus memantau pelaksanaan program MBG di wilayah Tongas, termasuk kemungkinan melaporkan temuan tersebut kepada aparat pengawas internal pemerintah maupun lembaga penegak hukum jika ditemukan indikasi penyimpangan anggaran. (Wn)
