Probinggo|kabaroposisi.net_Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Sentulan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, menjadi sorotan publik setelah menu yang dibagikan beredar luas di media sosial pada Kamis (12/03/2026).
Sorotan tersebut muncul setelah akun Facebook bernama Yu Yu mengunggah foto paket makanan MBG yang disebut dibagikan kepada siswa di wilayah Desa Sentulan. Dalam unggahannya, pemilik akun tersebut menyertakan komentar bernada sindiran.
“Menu MBG hari ini Desa Sentulan Kecamatan Banyuanyar yaaa… hitung sendiri lah, mantap lah sekitaran 7 ribuan,” tulisnya dalam unggahan tersebut.
Unggahan itu dengan cepat menyebar dan memantik perbincangan publik. Sejumlah warganet mempertanyakan kelayakan komposisi menu yang terlihat diduga tidak sebanding dengan nilai anggaran program MBG yang selama ini diketahui memiliki standar biaya tertentu.
Menindaklanjuti sorotan tersebut, awak media berupaya meminta klarifikasi kepada Camat Banyuanyar, Hudan Kurniawan, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG tingkat kecamatan. Sebagai ketua satgas di wilayah teritorialnya, Hudan Kurniawan dinilai memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan pelaksanaan program MBG.
Namun hingga berita ini diturunkan, Hudan Kurniawan belum memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan terkait menu MBG yang dibagikan di Desa Sentulan.
Bahkan ketika ditanya mengenai SPPG mana yang bertanggung jawab atas distribusi MBG di wilayah tersebut, termasuk yayasan yang mengelola operasional dapur program, Hudan Kurniawan tidak memberikan keterangan.
Sikap tersebut memunculkan tanda tanya di kalangan pegiat anti korupsi. Toyib, salah satu aktivis yang selama ini aktif mengawasi penggunaan anggaran publik di daerah, menilai bahwa sikap tidak responsif dari Ketua Satgas MBG tingkat kecamatan berpotensi memperlebar kecurigaan publik.
Menurutnya, dalam struktur pelaksanaan program MBG, Satgas di tingkat kecamatan memiliki fungsi penting dalam memastikan program berjalan sesuai ketentuan, mulai dari pengawasan distribusi, kualitas menu, hingga operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Satgas kecamatan seharusnya menjadi garda pengawasan di lapangan. Mereka memiliki kewenangan untuk memantau operasional dapur SPPG, memastikan standar gizi terpenuhi, serta mengevaluasi pelaksanaan program secara berkala,” kata Toyib
Ia menilai, apabila terjadi polemik terkait komposisi menu maupun dugaan ketidak sesuaian nilai paket makanan, maka pihak satgas semestinya segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
“Ketika muncul sorotan dari masyarakat, justru klarifikasi menjadi hal penting agar tidak berkembang menjadi spekulasi. Transparansi itu kunci agar program ini tidak kehilangan kepercayaan publik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Toyib menegaskan bahwa pemerintah daerah dan Satgas MBG di tingkat kabupaten perlu segera turun tangan melakukan evaluasi apabila memang terdapat indikasi ketidaksesuaian antara komposisi menu dan standar anggaran program.
Ia juga mendorong agar identitas SPPG pengelola program MBG di Desa Sentulan, termasuk yayasan yang menaunginya, dibuka secara transparan kepada masyarakat.
“Publik berhak mengetahui siapa pengelola dapurnya, bagaimana standar menu yang digunakan, serta bagaimana mekanisme pengawasannya. Karena program ini menggunakan anggaran negara,” tegasnya.
Hingga kini masyarakat masih menunggu klarifikasi resmi dari pihak terkait, baik dari Satgas MBG Kecamatan Banyuanyar maupun pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo, terkait menu MBG yang beredar di media sosial tersebut.
Keterbukaan informasi dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa program MBG benar-benar dijalankan sesuai tujuan awalnya, yakni meningkatkan kualitas gizi pemanfaat bukan justru menimbulkan polemik di tengah masyarakat. (Wn)
