Krisis PG GMM Blora Menguat, DPRD Desak Restrukturisasi ke PTPN Demi Selamatkan Petani dan Pekerja

KABAROPOSISI.NET|Blora – Polemik yang melibatkan Pabrik Gula GMM Blora kian mengemuka dan dinilai telah memasuki tahap krisis yang tidak dapat lagi diselesaikan dengan pendekatan wacana semata. Anggota DPRD Blora, Yuyus Waluyo komisi B fraksi Nasdem dapil IV, menegaskan bahwa situasi yang terjadi saat ini mencerminkan persoalan serius dalam tata kelola yang berdampak luas terhadap berbagai pihak.

Menurut Yuyus, permasalahan yang dihadapi tidak lagi sebatas teknis operasional, melainkan telah berkembang menjadi krisis kepercayaan yang dirasakan oleh petani tebu, karyawan, hingga masyarakat. Ia menyoroti ketidakpastian operasional serta arah kebijakan yang dinilai belum jelas, sehingga memicu kegelisahan publik terhadap keberlangsungan pabrik gula tersebut.

Bacaan Lainnya

Lebih lanjut, Yuyus menilai akar persoalan terletak pada penempatan kelembagaan yang kurang tepat sejak awal. Ia menyebut Perum Bulog tidak memiliki kompetensi utama dalam mengelola industri gula secara menyeluruh, mengingat peran utamanya berada pada stabilisasi dan logistik pangan. Sementara itu, pengelolaan pabrik gula membutuhkan sistem terintegrasi dari hulu hingga hilir yang kompleks dan berkelanjutan.

Petani tebu mulai mengalang donasi untuk melakukan orasi dialun alun Blora rencananya nanti hari kamis depan..

Sebagai solusi, Yuyus mendorong langkah koreksi struktural melalui pengambilalihan pengelolaan oleh PT Perkebunan Nusantara. Ia menilai langkah tersebut sebagai opsi paling rasional dalam kondisi saat ini, mengingat PTPN memiliki pengalaman dan kapasitas dalam mengelola industri gula, mulai dari pengelolaan bahan baku, kemitraan dengan petani, hingga efisiensi produksi dan distribusi.

Yuyus juga menekankan pentingnya kepastian bagi petani tebu dan perlindungan terhadap karyawan. Ia menyebut bahwa petani membutuhkan jaminan serapan hasil panen, harga yang layak, serta pola kemitraan yang jelas. Di sisi lain, ketidakpastian operasional berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja secara tidak langsung. Oleh karena itu, restrukturisasi dinilai perlu dilakukan dengan pengawalan ketat agar tidak merugikan tenaga kerja.

Selain berdampak pada sektor ketenagakerjaan, kondisi ini juga dinilai berpotensi mengganggu perekonomian lokal secara lebih luas. Yuyus menegaskan bahwa sektor pergulaan memiliki peran strategis dalam menopang ekonomi masyarakat Blora, mulai dari petani, buruh tebang angkut, hingga pelaku usaha kecil. Ia pun mendorong agar pengambilan kebijakan dilakukan secara transparan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, guna memulihkan kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan industri gula di daerah tersebut.(GaS)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *