Kelola PI Blok Cepu Jadi Contoh, Bupati Arief Rohman Perkuat Perjuangan Hak Daerah di Sektor Migas

KABAROPOSISI.NET|Surabaya – Perjuangan memperkuat hak daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas) kembali menjadi perhatian nasional. Bupati Blora Arief Rohman yang menjabat Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) periode 2025–2030, menegaskan komitmennya mengawal kepastian hak daerah atas Participating Interest (PI) 10 persen, Dana Bagi Hasil (DBH), serta penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan sektor migas. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja ADPMET 2026 di Vasa Hotel Surabaya, Selasa (17/11/2026).

Mengusung tema Mengawal Hak Daerah: Penguatan Tata Kelola PI 10 Persen, DMO, dan BUMD Migas, forum yang berlangsung 16–18 November 2026 itu menjadi wadah konsolidasi daerah penghasil migas untuk mendorong lahirnya regulasi yang lebih berpihak kepada daerah. Salah satu agenda utama adalah mengusulkan revisi Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 juncto Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2025 agar memberikan kepastian pemberian PI 10 persen, kejelasan formula dan batas waktu pengalihan, serta memperkuat posisi BUMD sebagai mitra strategis dalam pengelolaan wilayah kerja migas.

Bacaan Lainnya

Sekretaris Jenderal ADPMET, Dr. Ir. Andang Bachtiar, menilai hingga kini mekanisme perhitungan Dana Bagi Hasil masih belum sepenuhnya transparan karena belum didasarkan pada kontribusi produksi masing-masing daerah. Karena itu, ADPMET mendorong penerapan sistem ring-fencing agar biaya operasional, penerimaan negara, hingga kontribusi setiap wilayah kerja migas dapat dihitung secara terpisah sehingga pembagian manfaat menjadi lebih adil.

Dalam pembahasan perpanjangan wilayah kerja PT Pertamina EP, ADPMET juga mengusulkan agar setiap BUMD di daerah penghasil memperoleh kesempatan mendapatkan penawaran PI 10 persen. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas keterlibatan pemerintah daerah dalam industri migas sekaligus memastikan daerah penghasil memperoleh manfaat ekonomi yang sebanding dengan kontribusi produksinya.

Bagi Kabupaten Blora, perjuangan tersebut memiliki nilai strategis karena daerah ini telah memiliki pengalaman mengelola PI 10 persen melalui BKS PI Blok Cepu. Keberhasilan tata kelola tersebut bahkan menjadi rujukan sejumlah daerah lain. Pada 26 Oktober 2026, Pemerintah Kabupaten Gresik melakukan studi tiru ke Blora guna mempelajari mekanisme pengelolaan PI 10 persen sektor migas yang dinilai berhasil memberikan manfaat bagi daerah.

Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam, menjelaskan bahwa meski pengelolaan migas merupakan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap memiliki peran penting dalam mendukung proses perizinan, konsultasi wilayah kerja, hingga penyelesaian berbagai persoalan pelaksanaan kontrak kerja sama. Menurutnya, keberhasilan PI 10 persen tidak hanya ditentukan oleh pengalihan hak kepada BUMD, tetapi juga bergantung pada tata kelola yang baik, transparansi keuangan, akuntabilitas, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Usai rapat kerja, Bupati Arief Rohman menegaskan bahwa di tengah kebijakan efisiensi anggaran, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kebutuhan mendesak. “Blora tidak bisa hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat. Potensi migas harus dimaksimalkan agar mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung pembiayaan pembangunan. Karena itu, kami terus mendorong kepastian hak daerah atas PI 10 persen dan DBH agar pengelolaannya transparan, adil, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya. Rapat kerja tersebut turut dihadiri Ketua Umum ADPMET sekaligus Gubernur Jambi Al Haris, Sekjen ADPMET Andang Bachtiar, Sekretaris Ditjen Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam, serta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono. (GaS)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *