Kediri kabaroposisi.net, _ (06/11/19) Ali mukti selaku ketua GPM Swahira ikut prihatin setelah mendengar jamkesda kab Kediri yang tidak di bisa berlakukan lagi di RS di luar kab Kediri.
Hal tersebut membuat LSM Swahira yang bermarkas di desa Ngadi kecamatan Mojo atau bisa di sebut Kecamatan di ujung selatan kab. Kediri.
GERAKAN MASYARAKAT SWADAYA HIDUP SEJAHTERA (GPM SWAHIRA) yang terhimpun juga di IPK ( IKATAN PEMUDA KEDIRI ) merasa resah dan khawatir dengan jaminan kesehatan untuk masyarakat bawah, terutama warga wilayah selatan.
Untuk menunjukkan kepedulian sosial beberapa Aktifis dari berbagai Pergerakan melakukan aksi di Pemda Kab Kediri.
LSM Swahira berkolaborasi dengan MKLB untuk bersama sama melakukan aksi damai dengan tujuan mengadu ke DPRD Kab Kediri, dengan harapan bisa di temui ketua DPRD kab kediri, dan diresponsif oleh Pemda.
” Bisa mengadu ke DPRD, sampai di kantor DPRD, walaupun perwakilan aksi di terima masuk dengan jumlah 10 orang dan di terima humas DPRD atas nama Agus, ironisnya anggota DPRD kosong mlompong dengan alasan kunker, para demonstran sangat kecewa dengan kinerja DPRD yang baru beberapa bulan dilantik”, Ujar Ali Mukti kesal.
Masa aksi juga menyuarakan penolakan kenaikan BPJS yang naik sampai 100%, efek kenaikan BPJS itu semakin memperpuruk keadaan warga miskin khususnya warga kediri, dan masa aksi juga menyuarakan di cabutnya Perpres no.75/ 2019 tentang jaminan kesehatan.
“BPJS adalah produk gagal, terutama managementnya, ini terbukti dengan gampangnya menaikkan iuran 100%, dan sadisnya banyak hutang ke rumah sakit yang belum terbayarkan, ini akan menimbulkan preseden buruk buat pelayanan kesehatann”, ujar salah satu peserta aksi yang enggan disebut namanya. (Pra/sul)
