Kabaroposisi.net|Magetan – Perwakilan dari LPKSM Swastika Indonesia dan LPK Nusantara mendatangi Dinas Koperasi Dalam upaya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang KSP di Magetan pada hari ini kamis 08/06/23. Mereka bertemu dengan Kepala Dinkop dan timnya untuk membahas informasi mengenai koperasi simpan pinjam yang terdaftar di wilayah ini.
Kunjungan mereka juga bertujuan untuk mempelajari latar belakang koperasi mingguan yang beroperasi di wilayah ini, yang dilaporkan telah menerima banyak laporan dari masyarakat . Dugaan adanya pelanggaran aturan dan prosedur operasional koperasi oleh oknum pegawai menjadi sorotan utama.
Dari perwakilan LPK Nusantara Gunadi menyampaikan, tujuan utama dari kunjungan ini untuk memperoleh data yang valid dan terverifikasi tentang KSP di Magetan. Hal ini dilakukan untuk membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasi koperasi serta melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan.
“Akhir-akhir ini banyak aduan masyarakat ke kami kaitan dengan adanya koperasi, baik koperasi simpan pinjam (KSP) maupun KSU banyak penyimpangan praktek di lapangan, sebenarnya kalau dikatakan legal mereka juga punya ijin, akan tetapi prakteknya di lapangan itu masih banyak yang menyimpang, dan telah menyimpang dari prinsip dasar koperasi,” ungkapnya.
Selain itu,di kesempatan yang sama Rudi Setyawan LPKSM Swastika Indonesia juga mengungkapkan ” kami ingin mengetahui lebih banyak tentang latar belakang koperasi mingguan yang beroperasi di Magetan.Telah menerima banyak laporan dari masyarakat setempat terkait dugaan pelanggaran aturan dan prosedur operasional oleh oknum pegawai. LPK Nusantara mengajak untuk membantu memecahkan masalah ini dengan bekerja sama dengan Dinkop magetan mendapatkan data untuk bahan kami melakukan sekontruksi.”pungkasnya
Kepala Dinkop Magetan ,Kartini Ia menegaskan “Kami akan memfasilitasi proses pertukaran informasi dan memberikan akses yang diperlukan guna memperoleh data yang akurat dan valid sesuai prosedur yang ada . Kami juga akan melakukan investigasi dan monitoring internal terkait laporan dugaan pelanggaran aturan dan SOP koperasi yang dilaporkan oleh masyarakat.” Ungkapnya
“Sebenarnya kami juga ingin tahu, bagaimana koperasi mingguan ini kalau beroperasi, tadi kita juga sudah sampaikan dan meminta datanya tersebut, jikalau ada koperasi yang legal itu sudah dalam pengawasan kami, akan tetapi jika berkaitan dengan ijin beda lagi itu sudah wewenangnya penegak hukum.”tutupnya (A.d.a)
