Kabaroposisi.net.|BANYUWANGI –
Siapa yang tidak tahu peristiwa bersejarah perang “Puputan Bayu”..?. Dikutip dari beberapa sumber perang Puputan Bayu pada tahun 1771-1773, adalah bukti perlawanan rakyat Blambangan terhadap VOC yang dipimpin Rempeg Jagapati. Diceritakan Perang Puputan Bayu, adalah pertempuran habis-habisan yang mengakibatkan korban ribuan jiwa.
Konon ceritanya peristiwa Perang Puputan Bayu pada tanggal 18 Desember 1771 menjadi tonggak sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi yang kemudian dikenal dengan istilah Hari Jadi Banyuwangi (HARJABA). Tak hanya itu, bila kilas balik ke belakang Desa Bayu, menyimpan cerita sejarah pernah menjadi petilasan Prabu Tawangalun. Yang mana salah satu lokasi dipercaya jadi tempat pertapaannya adalah hutan Bayu (Rowo Bayu) yang sekarang jadi obyek wisata.
Namun sayangnya sebagaimana diinformasikan oleh warga kepada awak media melalui foto-foto dan video Senin 22/9/2025. Kondisi infrastruktur jalan di Desa Bayu yang punya nilai sejarah paling berarti bagi Kabupaten Banyuwangi itu, banyak yang rusak belum tersentuh perbaikan.
Ir. Yulia Herlina Kepala Desa Bayu dikonfirmasi Selasa 23/9/2025 kepada awak media menyampaikan,
“Selama lebih dari 20 tahun, jalan utama yang merupakan jalan Kabupaten sekaligus akses utama masyarakat menuju balai desa dan Kecamatan, hingga kini belum tersentuh perbaikan. Kondisi jalan sangat memprihatinkan, terlebih saat musim hujan, jalan berubah seperti sungai sehingga rawan terjadi kecelakaan. Jalan itu juga jadi akses utama anak-anak menuju ke sekolah”, ungkapnya.
Yulia Herlina sebagai Kepala Desa Bayu yang sudah selama 1,5 tahun terakhir, mengaku bersama jajaran telah melakukan berbagai upaya maksimal. Mengajukan proposal perbaikan jalan kepada pemerintah Kabupaten, termasuk melalui Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas). Namun disayangkan hingga saat ini, hasil nyata masih belum diterima, keluhnya.
“Kami berharap perhatian serius dari pemerintah Kabupaten, mengingat jalan ini merupakan urat nadi aktivitas masyarakat desa, baik untuk akses pelayanan, pendidikan, kesehatan, maupun perekonomian. Desa hanya bisa menunggu kebijakan dan realisasi anggaran dari pemerintah Kabupaten, karena kewenangan penuh ada di tingkat Kabupaten”, harapnya dengan tegas.
Kades yang akrab dengan nama panggilan Lilik itu, mengatakan bahwa untuk sementara hanya bisa mengajak masyarakatnya untuk tetap bersabar. Tetap menjaga kondusifitas, serta bersama-sama terus mendorong agar aspirasinya segera ditindaklanjuti demi keselamatan dan kelancaran aktivitas warganya.
“Kondisi jalan yang rusak parah ini sudah menimbulkan keresahan warga. Bahkan, masyarakat berulang kali menyampaikan aspirasi, mulai dari mengirim surat ke DPRD hingga menyatakan keinginan untuk melakukan aksi demonstrasi agar jalan tersebut mendapat perhatian serius. Hal ini menunjukkan betapa penting dan mendesaknya perbaikan jalan kabupaten ini bagi kehidupan sehari-hari warga”, imbuh dan pungkasnya. (r35).
