KABAROPOSISI.NET|Blora – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Blora menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Blora, Jumat (19/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai semakin menekan kehidupan masyarakat, khususnya kalangan kecil, petani, buruh, dan pelaku UMKM.
Aksi yang diikuti kader dan anggota HMI Cabang Blora itu berlangsung dengan membawa sejumlah tuntutan strategis. Selain mendesak pemerintah pusat menurunkan harga BBM, massa juga meminta jaminan distribusi BBM subsidi yang tepat sasaran, stabilitas harga kebutuhan pokok, serta pengelolaan pendapatan sektor minyak dan gas di Kabupaten Blora yang lebih transparan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam orasinya, mahasiswa menilai kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak pada biaya transportasi, tetapi juga memicu naiknya harga kebutuhan pokok, ongkos produksi pertanian, serta beban usaha masyarakat kecil. Kondisi tersebut dinilai semakin mempersempit ruang hidup rakyat di tengah tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Massa aksi juga menyoroti ironi yang terjadi di Kabupaten Blora sebagai salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi nasional. Menurut mereka, Blora memiliki kontribusi terhadap ketahanan energi nasional, namun manfaat sektor migas dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat secara luas. Karena itu, HMI menilai pemerintah daerah perlu memastikan kekayaan sumber daya alam benar-benar dikelola untuk kepentingan rakyat.
Aksi demonstrasi tersebut diterima oleh pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Blora/Plt Sekwan DPRD Blora yang menemui massa di depan gedung DPRD. Dalam kesempatan itu, perwakilan mahasiswa menyerahkan tuntutan secara langsung dan meminta agar aspirasi mereka diteruskan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Blora untuk ditindaklanjuti secara kelembagaan.
Ketua Umum HMI Cabang Blora, Joko Agung Purnomo, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi masyarakat yang semakin terhimpit oleh kebijakan kenaikan BBM.
Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan rakyat menanggung beban berlapis, sementara daerah penghasil energi seperti Blora justru belum menikmati dampak kesejahteraan secara optimal.
Dalam aksinya, HMI Cabang Blora menyampaikan empat tuntutan utama. Pertama, mendesak pemerintah pusat menurunkan harga BBM agar tidak semakin membebani masyarakat. Kedua, meminta pemerintah menjamin ketersediaan BBM subsidi yang tepat sasaran.
Ketiga, mendesak pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok demi melindungi daya beli rakyat. Keempat, meminta Pemerintah Kabupaten Blora mengoptimalkan pendapatan sektor migas secara transparan dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat.
Mahasiswa menegaskan, tuntutan tersebut berangkat dari amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Karena itu, kebijakan energi dan pengelolaan sumber daya alam dinilai harus benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar memenuhi kepentingan fiskal semata.
Setelah menyampaikan orasi dan menyerahkan tuntutan, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. HMI Cabang Blora menegaskan akan terus mengawal isu kenaikan BBM, distribusi subsidi, dan pengelolaan sektor migas di Kabupaten Blora hingga ada langkah nyata dari pemerintah maupun DPRD untuk menjawab keresahan masyarakat.
Kalau kamu mau, saya bisa lanjut.
