KABAROPOSISI.NET|Blora – Pemerintah Kabupaten Blora mempercepat realisasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Cepu dengan mengintensifkan koordinasi bersama pemerintah pusat. Bupati Blora Arief Rohman didampingi Wakil Bupati Sri Setyorini serta pimpinan DPRD Blora melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta, Senin (19/10/2026), guna memastikan seluruh tahapan pembangunan dapat segera berjalan.
Rombongan yang juga diikuti Ketua DPRD Blora Mustopa, Wakil Ketua DPRD Lanova Chandra, serta sejumlah kepala perangkat daerah itu diterima Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Muhamad Hasan Chabibie beserta jajaran. Selanjutnya, koordinasi dilanjutkan di Kementerian PU dan diterima Plt Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Aris Rudianto Nugroho.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Arief menyampaikan bahwa pemerintah pusat memberikan sinyal positif terhadap percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Blora. Menurutnya, pemerintah daerah kini hanya menunggu penetapan lokasi (penlok) dari Kementerian Sosial dan Kementerian PU sebagai dasar untuk memasuki tahapan pembangunan berikutnya. “Blora sudah siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Sekarang kami tinggal menunggu penetapan lokasi dari Kementerian PU dan Kementerian Sosial,” kata Arief.
Untuk memperkuat kesiapan daerah, Pemkab Blora telah menyelesaikan berbagai pekerjaan pendukung di lokasi pembangunan. Lahan di Kecamatan Cepu telah diperiksa oleh satuan kerja terkait, akses jalan menuju lokasi diperlebar hingga delapan meter, sementara pekerjaan urukan dan penimbunan limestone hampir seluruhnya rampung.
Berdasarkan laporan mingguan periode 12–18 Oktober 2026, progres penimbunan lahan telah mencapai 95,70 persen atau melampaui target rencana sebesar 85,81 persen. Selain itu, pemerintah daerah juga telah membangun jalan beton sepanjang 323 meter dengan lebar delapan meter, serta menyiapkan jaringan air bersih dari PDAM dan pasokan listrik tiga fase dari PLN sebagai infrastruktur dasar kawasan.
Arief menegaskan koordinasi dengan Kementerian PU akan terus dilakukan agar seluruh persyaratan teknis dapat segera dituntaskan. Dalam agenda lanjutan, satuan kerja Kementerian PU dijadwalkan melakukan tindak lanjut kesiapan lokasi pada 27 Oktober 2026. Pemkab Blora juga mengusulkan dukungan pemerintah pusat untuk menyelesaikan penimbunan sisa lahan sekitar 2,9 hektare, penyelidikan kondisi tanah, survei topografi, hingga penyusunan desain teknis pembangunan.
Percepatan pembangunan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Blora dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Dengan dukungan lintas kementerian dan kesiapan infrastruktur yang terus dimatangkan, Pemkab berharap proses penetapan lokasi dapat segera terbit sehingga pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Cepu bisa dimulai sesuai target yang telah ditetapkan. (GaS)
