Kabaroposisi.net (Banyuwangi)
Hebohnya masalah penanganan sampah di Banyuwangi yang bisa dibilang sampai sekarang masih jauh dari maksimal. Salah satu contoh diberitakan sebelumnya terkait keluhan warga Muncar soal sampah bercampur limbah pabrik yang muaranya ke laut.
Menanggapi persoalan penanganan sampah di Banyuwangi dan Muncar khusunya, anggota Legeslatif yang membidanginginya. Yaitu Salimi Ketua Komisi 4 DPRD Banyuwangi dari Fraksi PDI Perjuangan. Dalam konfirmasinya kepada awak media, Sabtu 14/13/2019 Salimi Via WhatsApp-nya menuturkan,
“Anggaran di LH memang terlalu kecil…kami sudah sering rapat dengan eksekutip terkait sampah dari TPA, Alat Angkut dan cara Pengelolaan sampah itu sendiri. Tapi semua itu tidak didukung dengan anggaran yang cukup. TPA tiap zona atau tiap dapil sampai sekarang belum terwujud”, tuturnya.
Karena dijelaskan sebelumnya oleh Salimi bahwa anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terlalu kecil. Awak media berikut pertanyakan bagaimana bisa medukung deklarasi Bupati bahwa Banyuwangi harus merdeka dari sampah ?
“Semua masyarakat harus terlibat dan melibatkan diri dalam hal ini, jadi kita bangun kesadaran masyarakat untuk bisa mengelola sampah dengan baik. Di samping Pemda harus memperbaiki dari akat – akad dan TPA tiap zona tadi harus segera ada”, jawabnya.
Terkait sampah dan limbah pabrik di Muncar khususnya di Kalibasin Dusun Kalimati Desa Kedungrejo yang muaranya ke laut. Salimi Ketua Komisi 4 DPRD Banyuwangi dari Fraksi PDI Perjuangan dengan tegas menyampaikan,
“Memang DLH (Dinas Lingkungan Hidup) harus mengakui bahwa antisipasi dari dinas ini lemah sekali, dan juga penanganan limbah pabrik juga lemah sekali. DLH juga lemah sekali terhadap IPAL di setiap pabrik. Mohon kinerja DLH perlu di evaluasi secara menyeluruh kinerjanya”, pungkasnya.
Sementara dari pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi dikonfirmasi via WhatsApp-nya tidak koneks. Via pesan singkat (SMS) juga belum ada tanggapan sampai dilansirnya berita ini. (rh35/red).
