BKAD Kecamatan Singojuruh Gelar MAD Tentang LPJ Kelembagaan, BKAD, UPK

Kabaroposisi.net (Banyuwangi)

Beberapa hari sebelumnya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi sudah Pra MAD di Rumah Makan Maharani Cemoro Kecamatan Songgon. Hari ini Kamis 23/01/2020 ditindaklanjuti dengan Musyawarah Antar Desa (MAD) tentang Laporan Pertanggung Jawaban.

Acara MAD yang digelar di lantai atas AULA kantor Desa Gumirih Kecamatan Singojuruh itu menghadirkan seluruh Kepala Desa se Kecamatan Singojuruh, BPD, LMPD, Unit Pelaksana Kegiatan (UPK), dan perwakilan dari masing – masing Desa. Pantauan media MAD terkait LPJ Kelembagaan, BKAD, dan UPK berjalan lancar meski diwarnai beberapa usulan – usulan dari peserta MAD. Hadir pula dari unsur Forpimka Camat Singojuruh Trisetia Supriyanto, S.STP.,M.Si, Danramil 0825/13 Singojuruh Kapten Inf. Suparman, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Dan Kerjasama Desa Heru Eko Wahyudi, SH.,M.Si dan Sekcam Singojuruh H. Anas.

Informasi lebih lanjut media gali dari Kepala Desa Singolatren selaku Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kec. Singojuruh. Kepada media Kades Apandi menyampaikan.

“Rapat LPJ BKAD rapat tahunan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) alhamdulillah semua bisa hadir BPD, LPMD, dan perwakilan – perwakilan dari masing desa plus Kepala Desa juga UPK nya. Ini adalah laporan administrasi keuangan yang bergulir melalui SPP yang ada di masyarakat se Kecamatan Singojuruh. Alhamdulillah di tahun 2019 ini perkembangan – perkembangan mulai dari tahun 2009 dana yang bergulir dan aset – aset ada 1 milyar lebih yang bergulir sampai tahun 2019 sudan mencapai 3 milyar lebih se Kecamatan Singojuruh”, ungkapnya.

Ketika ditanya tentang surplus dari perguliran dana SPP di Kelompok SPP se Kecamatan Singojuruh Kades Apandi Ketua BKAD menjelaskan.

“Alhamdulillah surplus pun dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang mana dana surplus tersebut selanjutnya regulasinya yang pertama dialokasikan untuk pemupukan progaram SPP sebesar 40 %,  yang kedua untuk penguatan kelembagaan sebesar 30 % , dana sosial sebesar 10 %, penanggulangan Colaps dan insentif KPMD 20 %”, jelasnya.

Pungkas Apandi bahwa kasus Colaps perguliran dana SPP di wilayah Kecamatan Singojuruh sangat rendah. Artinya menurut Apandi tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberadaan dana SPP PNPM sudah mulai bagus. (rh35).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *