KABAROPOSISI.NET|Semarang – Aliansi masyarakat sipil Jateng Guyub dijadwalkan menggelar audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah pada Selasa (1/9/2026) pukul 13.00 WIB di Kantor Gubernur Jawa Tengah. Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi aliansi untuk menagih komitmen pemerintah provinsi setelah satu bulan berlalu sejak penyampaian tuntutan dalam aksi yang digelar awal Agustus 2026.
Audiensi ini digelar sebagai upaya meminta kepastian atas tindak lanjut berbagai persoalan yang dinilai masih belum mendapat penyelesaian nyata. Jateng Guyub menilai masyarakat berhak mengetahui sejauh mana pemerintah telah bekerja dalam merespons aspirasi yang sebelumnya disampaikan.
“Kita sudah memberi waktu satu bulan untuk pemerintah bekerja. Hari ini kita datang bukan untuk rusuh, tetapi untuk bertanya dan menagih komitmen,” ujar Exi Agus Wijaya salah satu koordinator Jateng Guyub dalam keterangan resminya.
Dalam audiensi tersebut, aliansi membawa lima pertanyaan utama kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yakni apa yang sudah dikerjakan, apa yang telah ditindaklanjuti, persoalan apa yang telah diselesaikan, mana yang masih sebatas janji, serta kapan solusi nyata bagi masyarakat akan diwujudkan.
Jateng Guyub juga menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Di sektor agraria dan pangan, aliansi menyoroti konflik lahan, kriminalisasi petani, kebijakan impor pangan yang dianggap melemahkan petani lokal, hingga ancaman gagal panen akibat alih fungsi lahan.
Selain itu, kerusakan infrastruktur jalan provinsi yang menghambat distribusi hasil pertanian dan membahayakan keselamatan pengguna jalan juga menjadi perhatian.
Persoalan ketenagakerjaan, mulai dari dugaan praktik eksploitasi hingga minimnya perlindungan terhadap buruh, turut masuk dalam daftar tuntutan.
Isu lingkungan juga menjadi sorotan, terutama terkait pencemaran, kerusakan lingkungan, serta aktivitas pertambangan dan industri yang dinilai merugikan masyarakat. Di sisi lain, aliansi meminta pemerintah menjamin ruang demokrasi tetap terbuka, termasuk kebebasan berekspresi dan pelibatan masyarakat sipil dalam proses pengambilan kebijakan.
“Dalam kehidupan masyarakat, persoalan tidak pernah berhenti. Petani menghadapi gagal panen, jalan rusak belum tertangani, harga pangan terus membebani warga. Sementara rakyat terus diminta bersabar. Sampai kapan?” demikian kutipan pernyataan resmi Jateng Guyub.
Aliansi menegaskan audiensi merupakan ruang konstitusional untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mengevaluasi komitmen pemerintah terhadap kepentingan masyarakat. Menurut mereka, pemerintahan yang baik seharusnya terbuka terhadap kritik dan menjadikan aspirasi publik sebagai bagian dari proses pembangunan.
Jateng Guyub juga mengajak mahasiswa, buruh, petani, pegiat lingkungan, akademisi, insan pers, komunitas, dan masyarakat Jawa Tengah untuk turut mengawal jalannya audiensi secara damai dan tertib sebagai bentuk partisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan.(GaS)
