PROBOLINGGO|kabaroposisi.net,– Sengketa kepemilikan tanah yang menjadi lokasi pembangunan Gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kelurahan Kandangjati Kulon, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, mulai membuka persoalan yang lebih luas. Bukan hanya mengenai siapa pemilik sah tanah tersebut, tetapi juga menyangkut riwayat penguasaan dan peralihan hak atas tanah eks Pabrik Gula (PG) Kandangjati sejak puluhan tahun silam. 11-11-2026
Penelusuran terhadap sejumlah arsip pertanahan yang diperoleh menunjukkan adanya riwayat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Pondok Sejati Indah. Dokumen tersebut mencatat bidang tanah seluas 13.872 meter persegi yang berada di Kelurahan Kandang Jati Kulon.
Fakta ini menjadi semakin menarik setelah dalam pembahasan bersama pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), terungkap keterangan bahwa tanah eks PG Kandang Jati tersebut pada 1989 pernah dimohonkan oleh perusahaan dengan persetujuan Gubernur Jawa Timur.
Dengan adanya Informasi tersebut awak media ini berupaya untuk menelusuri fakta perjalanan status hukum tanah sejak permohonan awal, penerbitan HGB, perubahan atau pemecahan bidang, hingga munculnya sertifikat hak milik yang kini menjadi bagian dari objek sengketa.
Arsip BPN: HGB PT Pondok Sejati Indah Seluas 13.872 Meter Persegi. Dalam salinan dokumen sertifikat yang diperoleh, tercatat HGB Nomor 296 atas nama PT Pondok Sejati Indah, berkedudukan di Pasuruan.
Bidang tanah tersebut berlokasi di Kelurahan Kandang Jati Kulon, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, dengan luas 13.872 meter persegi.
Dokumen menunjukkan HGB tersebut didaftarkan berdasarkan Surat Ukur Nomor 51/Kandang Jati Kulon/2000 tertanggal 7 Juni 2000 dan dibukukan pada 12 Juni 2000.
Namun, terdapat keterangan penting mengenai masa berlaku hak tersebut. Dalam sertifikat tercatat bahwa HGB berakhir pada 24 April 2002.
Arsip itu juga memuat keterangan mengenai asal hak, penegasan HGB Nomor 289/Kelurahan Kandangjati Kulon, serta catatan penerbitan surat ukur dan perubahan bidang pada periode 2001 hingga 2002.
Rangkaian dokumen tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana kelanjutan status hukum tanah setelah HGB Nomor 296 berakhir?
Apakah hak tersebut pernah diperpanjang atau diperbarui? Apakah terjadi pemecahan bidang yang kemudian melahirkan sertifikat-sertifikat baru? Siapa pihak yang selanjutnya tercatat sebagai pemegang hak?
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena riwayat administrasi pertanahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menguji keabsahan suatu klaim kepemilikan.
Dikaitkan dengan SHM Nomor 254 dan 260 sebelumnya, sengketa lahan KDKMP mencuat setelah dua pihak menyampaikan klaim kepemilikan atas bidang tanah di lokasi pembangunan.
Rumi Susana (40), warga Malang, mengaku sebagai pemilik lahan kurang lebih 5.000 meter persegi yang dibelinya pada 2020–2021. Klaim tersebut didasarkan pada empat Sertifikat Hak Milik (SHM).
Di sisi lain, Teddy Minahasa Putra, mantan Kapolda Sumatera Barat, melalui perwakilannya, Maulana, juga mengklaim memiliki tanah sekitar 2.000 meter persegi di lokasi tersebut.
Klaim Teddy didasarkan pada SHM Nomor 254 dan SHM Nomor 260 yang menurut keterangan tim kuasa hukumnya masih tercatat atas nama Bambang Sutrisno.
Kedua bidang tersebut disebut masing-masing memiliki luas 983 meter persegi dan 1.225 meter persegi. Tim kuasa hukum menyatakan tanah itu telah dibeli Teddy dari Bambang Sutrisno pada 29 September 2021.
Namun, sertifikat belum dibalik nama menjadi atas nama Teddy Minahasa.
Di tengah munculnya dua klaim tersebut, keberadaan arsip HGB Nomor 296 atas nama PT Pondok Sejati Indah menjadi relevan untuk ditelusuri.
Apakah SHM Nomor 254 dan 260 memiliki hubungan historis dengan bidang tanah HGB Nomor 296? Apakah keduanya merupakan hasil pemecahan bidang tanah eks PG Kandangjati atau berasal dari alas hak yang berbeda?
Pertanyaan itu belum dapat dijawab hanya dengan membandingkan nomor sertifikat. Diperlukan pemeriksaan buku tanah, warkah pendaftaran, surat ukur, serta peta bidang dari BPN untuk memastikan hubungan spasial dan riwayat hukumnya.
Masa Berlaku HGB Berakhir, Bagaimana Status Tanah Selanjutnya?
Secara hukum, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa Hak Guna Bangunan hapus karena jangka waktunya berakhir.
Sementara itu, ketentuan mengenai perpanjangan, pembaruan, dan hapusnya HGB juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.
Dengan demikian, berakhirnya masa berlaku HGB pada 24 April 2002 perlu ditelusuri lebih lanjut melalui catatan resmi pertanahan.
Sebab, berakhirnya HGB tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh bidang tanah tersebut kemudian menjadi tanah negara. Status akhirnya bergantung pada asal tanah dan riwayat administrasi setelah hak berakhir.
Karena itu, BPN perlu menjelaskan apakah pernah terjadi perpanjangan, pembaruan, pemberian hak baru, pemecahan, atau peralihan hak atas bidang tanah tersebut.
Termasuk memastikan hubungan antara HGB Nomor 289 dan HGB Nomor 296 yang sama-sama disebut dalam arsip pertanahan.
Persoalan ini juga bagian yang tidak terpisahkan seputar transparansi pelaporan harta kekayaan Teddy Minahasa.
Berdasarkan pemberitaan DetikNews pada 11 Oktober 2022, LHKPN yang disampaikan kepada KPK pada 26 Maret 2022 mencatat total kekayaan Teddy sebesar Rp29.974.417.203.
Dalam laporan tersebut, aset tanah dan bangunan tercatat sebanyak 53 bidang dengan nilai Rp25.813.200.000.
Jika benar transaksi pembelian tanah di Kandangjati Kulon terjadi pada 29 September 2021, maka secara kronologis transaksi tersebut mendahului pelaporan LHKPN pada Maret 2022.
Hal ini memunculkan pertanyaan apakah bidang tanah yang diklaim telah dibeli tersebut tercantum dalam daftar 53 bidang tanah dan bangunan yang dilaporkan kepada KPK.
Pertanyaan ini bukan tuduhan bahwa terdapat aset yang disembunyikan. Namun, transparansi mengenai pencatatan aset tersebut patut diklarifikasi, terutama karena sertifikat masih tercatat atas nama pihak lain.
Dalam konteks LHKPN, yang perlu diperiksa bukan semata-mata nama yang tercantum dalam sertifikat, melainkan juga status kepemilikan dan penguasaan harta yang wajib dilaporkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
BPN Perlu Membuka Riwayat Pertanahan untuk memperoleh kepastian hukum, penelusuran setidaknya perlu diarahkan pada sejumlah dokumen penting, antara lain:
1. Dokumen permohonan perusahaan atas tanah eks PG Kandangjati pada 1989.
2. Persetujuan atau keputusan Gubernur Jawa Timur terkait permohonan tanah tersebut.
3. Buku tanah dan warkah HGB Nomor 289 dan 296.
4. Dokumen penerbitan HGB tahun 2000.
5. Riwayat pemecahan bidang pada 2001–2002.
6. Buku tanah dan warkah SHM Nomor 254 dan 260.
7. Peta bidang yang memperlihatkan hubungan lokasi seluruh sertifikat tersebut.
8. Riwayat peralihan hak sampai dengan saat ini.
Dokumen-dokumen tersebut diperlukan untuk memastikan apakah tanah yang kini disengketakan benar merupakan bagian dari tanah eks PG Kandangjati yang pernah dimohonkan perusahaan pada 1989.
Pada akhirnya, sengketa lahan KDKMP Kandangjati Kulon tidak cukup diselesaikan hanya dengan memperhadapkan dua pihak yang mengklaim kepemilikan.
Riwayat asal-usul tanah, proses pemberian hak, perubahan status, pemecahan bidang, hingga peralihan kepemilikan harus diperiksa secara menyeluruh.
Sebab, kepastian hukum atas tanah bukan hanya ditentukan oleh siapa yang mengaku memiliki atau siapa yang memegang dokumen sertifikat, tetapi juga oleh keabsahan proses penerbitan dan kesinambungan riwayat hak atas objek tanah tersebut.
Publik kini menunggu penjelasan BPN Kabupaten Probolinggo: Bagaimana sebenarnya perjalanan tanah eks PG Kandangjati sejak dimohonkan perusahaan pada 1989, tercatat sebagai HGB PT Pondok Sejati Indah pada 2000, hingga munculnya SHM Nomor 254 dan 260 yang kini menjadi bagian dari sengketa pembangunan KDKMP. (Wn)
